Kepala UPT Samsat Kesal dengan Pemkab Meranti.

Meranti,- Polimik dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mencuat pasca lelang rampung dilaksanakan. Pasalnya puluhan kendaraan dinas (Randis) rampung lelang masih berstatus aset Pemkab Meranti dan masih terdapat tunggakan pajak.

"Intinya begini ya agar tak kelihatan tidak terlihat seperti main- main, sepanjang randis plat merah yang dilelang sudah mutasi kalo balik nama bisa saja didaerah domisili pemenang, data tersebut akan kita hapus dari Data Base Bapenda, kalo tak salah ada belas unit yang sudah mutasi, yang belum tentu akan tetap muncul di data base Bapenda," kata  Kepala UPT Bapenda Selatpanjang Sudirman Aladin Rose Kepada Radar Pekanbaru Selasa (23/8/2022).

Menurut Sudirman pula, Dan yang belum  mutasi akan kita tagih terus ke Pemkab Meranti.
Dan makanya, saat lelang mestinya pihak pemkab membuat komitmen pada pemenang lelang, agar melakukan mutasi.Sampai disini bisa di pahami lah mereka.

" Sehingga Data Base Bapenda, kalo kami hapus sementara mereka belum mutasi tentu nantinya akan menjadi temuan BPK dan KPK. Siapa yang mau nanggung jawab ? Di pikirnya pihak saya, bego apa...?!Dia yang makan nangka, dan Saya yang kena getahnya. Konyol," bebernya dengan nada kesal.

"Pemenang lelang randis dengan tunggakan pajak di suruh saya yang ngejar? Itu orang ngomong punya hati perut ga sich? Sejak dari akhir September 2020 temuan BPK selalu ngeles, hingga program pemutihan penghapusan denda bulan Agustus 2021 sampai 9 Desember 2021," ujarnya lagi.

Dijelaskanya pula, Datang Kabag Umum minta perpanjangan waktu, mengingat katanya lagi GU, tujuannya membangun alibi. Terakhir 31 Desember 2021, Kabag Umum mo bayar pajak ceritanya, tapi datang pas jam kantor dah tutup, lagi- lagi membangun alibi. Ujung- ujungnya dilelang pun saya pun dapat kabar setelah baca berita.

Ia juga mengatakan bahwa Dominan unitnya menunggak pajak. Dari puluhan hanya 14 kendaraan yang mengusulkan balik nama. Sehingga pemerintah daerah tidak bisa lepas dari itu. 

"Sebab, dalam dalam database kita dominan kendaraan tersebut masih berstatus aset pemkab dan menjadi tanggung jawab mereka. Begitu juga dengan pajaknya," ujar Kepala UPT Bapenda Selatpanjang Sudirman Kepada awak media 

Untuk itu, Pengumuman Lelang Kedua 10 Unit Randis Bekas Pemkab Meranti Dimulai Kekecewaannya berawal dari janji terhadap komitmen Pemkab Kepulauan Meranti untuk melunasi seluruh tunggakan pajak seluruh randis di lingkungannya. 

Namun janji tersebut tak kian ditepati. Padahal kata dia, pajak yang dibayarkan akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Untuk itu, ia berharap kepada pemenang lelang segera mengurus mutasi kepemilikan nama kendaraannya untuk menghindari persoalan hukum kemudian hari. 

"Hanya itu. Kami mau semuanya tertib dan taat akan kewajiban. Soal aset pemda yang belum balik nama dan menunggak sebenarnya tidak menjadi persoalan yang berat.Karena sejauh ini realisasi PKB UPT Samsat Selatpanjang masih memimpin diurutan pertama dengan persentase 78, 98 % dan kami yang terbaik dari seluruh Kabupaten," kata Kepala UPT Samsat Selatpanjang Sudirman mengakiri wawancara.

 Sementara itu,Kepala BPKAD Fitria Ningsih melalui Kepada Bidang  Aset BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti, Wan M Ramahendra tidak menyangkal pasca lelang rampung seluruh kendaraan dinas tersebut masih tercatat sebagai aset Pemkab Kepulauan Meranti karena masih dalam proses penghapusan. 

 "Penghapusan aset kami perlu waktu. Saat ini masih proses. Target kami dalam tiga hari kedepan rampung. Karena verifikasi melibatkan sejumlah OPD seperti harus ke bagian hukum. Kami lengkapi dulu seluruh persyaratannya,"katanya, Selasa (23/8/2022) Kepada wartawan.

Setelah seluruh persyaratan mereka terima, lanjut Rama mengaku jika pihaknya akan berkoordinasi dengan UPt Samsat. "Setelah itu baru ke samsat"

 Menurutnya, dalam berita serah terima tersebut, cakupan hukum peralihan dan kepemilikan setiap kendaraan cukup jelas. Sehingga seluruh persoalan yang timbul berksitan dengan kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemenang. Pasalnya konsekuensi tersebut telah sampaikan secata terbuka sebelum pelaksanaan lelang dimulai.

  "Jadi apapun itu, tetap menjadi tanggung jawab para pemenang lelang. Artinya mereka menerima seluruh konsekuensi yang kita paparkan sebelum pelaksanaan lelang dimulai. Mulai dari soal tunggakan pajak, bpkb, stnk, hingga kondisi barang. Malah informasi itu terbuka kepada seluruh calon peserta lelang," bebernya.

 Walaupun demikian ia mengaku jika pihaknya berulang menghimbau seluruh para pemenang untuk segera lakukan peralihan nama kepemilikan agar memudahkan para pemilik jika ada terjadi persoalan hukum seperti pelanggaran. 

"Apalagi dalam aturan baru itu kalau lebih dari dua tahun terjadi tunggakan pajak maka kendaraan tersebut akan dianggap bodong," ujar Rama. Dikrtahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, melalui jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai, baru saja merampungkan proses lelang kendaraan dinas (Randis) tahap pertama dan kedua," jelasnya.

Sekedar informasi, Untuk tahap pertama berlangsung pada 6 Juli 2022 lalu, sedangkan untuk tahap kedua 16 Agustus 2022.  Lelang yang dilaksanakan terpisah dalam dua tahap yang berbeda. Untuk tahap pertama jumlah kendaraan dinas bekas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang masuk dalam daftar lelang sebanyak 69 unit.  

Dari jumlah itu 59 unit diantaranya masuk dalam daftar penjaringan atau tawaran peserta yang dianggap sah dan sisa 10 unit kendaraan masuk dalam tahapan lelang kedua yang baru saja selesai dilaksankan. Hasilnya, 8 unit randis yang dilelang dimenangkan peserta lelang. Sisa 2 unit lainnya masih menunggu instruksi dari kepala daerah. (Bom).