SK Evaluasi APBD P Riau 2021 Sudah Diteken Mendagri

PEKANBARU - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian sudah meneken Surat Keputusan (SK) evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau tahun 2021. Namun hasil evaluasi APBD P tersebut belum bisa dijalankan, sebab Kemendagri saat ini tengah melakukan autentifikasi.

"Sudah ditandatangani SK evaluasinya oleh Mendagri, sekarang sedang dilakukan autentifikasi," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra SE, Rabu (27/10/2021). Jika autentifikasi sudah selesai dilakukan oleh Kemendagri dan dikembalikan ke Pemprov Riau, maka APBD P Riau 2021 sudah bisa dijalankan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, mengatakan, jika evaluasi APBD perubahan sudah turun dari Kemendagri, maka anggaran perubahan sudah bisa langsung digunakan. Pihaknya berharap dalam waktu dekat ini evaluasi APBD tersebut sudah bisa diturunkan ke Riau.

"Kalau sudah turun bisa langsung digunakan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa turun evaluasi nya," ujarnya. Dengan sisa waktu yang ada hingga akhir tahun ini, Sekdaprov optimis serapan anggaran bisa dioptimalkan. Karena para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah diberikan instruksi untuk menggesa serapan APBD.

"Dengan waktu yang tersedia, Insyaallah kami bisa optimal dalam menggunakan APBD perubahan 2021. Karena OPD sudah diminta untuk menyiapkan rencana kegiatan," sebutnya. Sementara itu, saat ditanyakan terkait evaluasi APBD P kabupaten/kota di Riau. Sekdaprov mengaku bahwa evaluasi nya sudah selesai dilaksanakan.

"Untuk evaluasi APBD perubahan kabupaten/kota sudah kami keluarkan semuanya, kalau untuk itu kami berusaha cepat lah," katanya. Seperti diketahui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Riau tahun 2021 berjumlah Rp9,680 triliun. Naik dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp9,132 triliun.

"Iya, ada kenaikan sedikit dari APBD murni 2021," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan APBD Perubahan tahun 2021, Kamis (23/9) di Gedung DPRD Riau.

Gubri Syamsuar mengungkapkan, selain untuk kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD P adalah di penanganan Covid-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam. "Covid-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan Covid-19," katanya.* (mcr)