DPRD Pekanbaru Minta Pemotongan Honor THL Dikaji Ulang

RADARPEKANBARU.COM - Anggota Komisi IIIDPRDKota Pekanbaru Pangkat Purba meminta Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT agar mengkaji ulang kebijakan pemotongan honor Tenaga Harian Lepas (THL) setempat, yang telah mengundang banyak kritikan.

Kata dia, Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memotong honor tenaga harian lepas yang sudah termaktub di APBD Perubahan 2021. Rencana itu ditentang DPRD lantaran dinilai tidak wajar.

"Bisa dilihat bagaimana kondisi ekonomi masyarakat sendiri. Umpamanya gaji saja cuma Rp1,5 juta sebulan, dipotong 50 persen tinggal Rp750 ribu lagi. Untuk apa? Mau ke mana? Supaya diperhatikan benar hal ini," kata Pangkat Purba di Pekanbaru, Kamis.

Ia mengatakan DPRD khususnya dari Partai Demokrat sangat menyesalkan kebijakan itu sebab selama pandemi COVID-19 ekonomi masyarakat turun.

Ia meminta Wali Kota Pekanbarumeninjau ulang kebijakan tersebut. Bahkan, seluruh fraksi tidak setuju dan meminta kebijakan itu agar diperhatikan dan ditinjau ulang.

"Kepada Pak Wali Kota supaya ditinjau ulang keputusan ini. Seluruh fraksi di DPRD dalam pandangan fraksi minta itu diperhatikan. Apalagi honor nakes yang bekerja 24 jam itu pun dipotong 50 persen. Mohon menjadi perhatian," ungkapnya.

Kalau pun ada pemotongan, lanjutnya, agar dibuat pengecualian. Misalnya, tidak memotong honor THL yang bekerja sebagai tenaga kesehatan.

"Harus ada pengecualian apalagi nakes bekerja 24 jam, melihat situasi seperti ini ekonomi sangat susah tiadakan pemotongan," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Riau menilai adanya pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas sebesar 50 persen oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bisa dikatakan sebagai bentuk politik anggaran yang tidak baik, bahkan bisa dianggap mendekati kezaliman.

"Ini merupakan fakta ketidakadilan dalam mengelola anggaran. Bahkan mendekati zalim!," kata Koordinator Fitra RIau Triono Hadi, Sabtu.

Terlebih lagi dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru tahun anggaran 2021 terlihat ada pengadaan mobil dinas dan mobiler di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru yang naik cukup fantastis. Menurut dia, anggaran Pemko Pekanbaru selalu berpihak pada hal hal yang tidak seharusnya diperlukan.

Pemko Pekanbaru malah mengorbankan pihak pihak yang seharusnya berperan penting dalam pembangunan. Jika untuk tunjangan kinerja Aparat Sipil Negara menurutnya wajar karena di tengah pandemi program dan kegiatan berkurang, sehingga kinerja menjadi lebih ringan.

"Lagipula mereka (ASN) sudah memiliki penghasilan pokok yang tidak terganggu. Tetapi THL, honor adalah satu satunya pendapatan mereka. Jika dipotong 50 persen ini kebijakan yang sangatlah tidak wajar,'' tukasnya.(ant)