PAN Desak Jokowi Ganti Nadiem Buntut Mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP

RADARPEKANBARU.COM - Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengganti Mendikbud Nadiem Makarim. Penyebabnya, masalah Program Organisasi Penggerak (POP) yang membuat NU dan Muhammadiyah keluar sebagai mitra. Jokowi diminta mencari pengganti Nadiem sosok yang menguasai persoalan pendidikan.

"Insya Allah, tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," ujar Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Jumat (24/7).

Menurut Saleh, Nadiem belum ada prestasi yang ditorehkan selama menjadi menteri. Bahkan, dia mempertanyakan latar belakang Nadiem.

"Saya tidak tahu keahlian spesifik Nadiem Makarim ini. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, kan campur-campur. Sarjananya adalah hubungan internasional, sedangkan masternya adalah MBA. Sementara, bisnis yang digelutinya sebelumnya jadi menteri adalah startup di bidang transportasi. Tidak satu pun dari latar belakang pendidikan dan pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan," ucapnya.

Saleh menyoroti polemik program organisasi penggerak (POP). Dua yayasan yang terafiliasi perusahaan besar, Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation terdaftar sebagai mitra yang mendapat subsidi. Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut.

Sehingga, Saleh menilai wajar NU dan Muhammadiyah keluar dari mitra. Nadiem dinilai tidak peka sejarah pergerakan ormas di Indonesia.

"Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," jelasnya.

"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," imbuh Saleh. (mrdk)