DPRD Ingatkan Evaluasi 4 Catatan BPK RI

RADARPEKANBARU.COM  - Ketua DPRD Provinsi Riau Indra Gunawan Eet mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019.

Namun Eet meminta kepada Pemerintah Provinsi Riau agar prestasi yang diraih tersebut jangan hanya sebatas WTP saja namun juga sebagai evaluasi untuk lebih baik ke depannya. "Kita minta agar WTP ini jangan hanya sebatas WTP saja. Tapi eksekusi daripada seluruh ASN bagaimana membantu gubernur dalam proses mempertahankan ritme WTP yang sudah diraih," kata Eet, Senin (29/6/2020).

Politisi Golkar ini juga meminta dengan adanya 4 catatan dari BPK RI terhadap WTP yang disandang Pemprov Riau, diminta agar Pemprov untuk bersinergi bersama juga dengan DPRD untuk mengevaluasi catatan tersebut. "Memang tadi ada 4 catatan dari BPK RI. Nah untuk ini harus ada sinergi antara gubernur, dengan OPD, TAPD, dan dengan DPRD untuk memantapkan dan mengevaluasi lagi catatan catatan dari BPK tersebut untuk lebih baik ke depannya," tukasnya.

Keempat catatan tersebut adalah pertama mengenai penyertaan modal kepada 4 BUMD Provinsi Riau yang belum disajikan, berdasarkan laporan keuangan yang sudah dialihkan ke kantor akuntan publik. Catatan selanjutnya adalah, pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Riau belum terkelola sepenuhnya.

Ketiga, pengelolaan pendapatan restribusi daerah belum sepenuhnya optimal. Dan catatan terakhir, adalah pengelolaan investasi, dan budi daya ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan tak sesuai ketentuan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Riau menggelar rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Dalam Rangka Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019, Senin (29/6/2020).

Secara virtual, Anggota 5 BPK RI, Barullah Akbar menyampaikan langsung dihadapan ketua DPRD Riau beserta anggota dan gubernur Riau, bahwa Riau mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019.(ckp)