Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Kemendagri Bantah Beri Data Penduduk ke Pinjaman Online
RADARPEKANABRU.COM -- Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengklarifikasi tudingan memberikan akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan layanan pinjaman online. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan, Kemendagri tidak memberikan data kependudukan, tetapi memberi hak akses verifikasi data.
"Kemendagri tidak memberikan data kependudukan kepada lembaga pengguna. Kemendagri hanya memberikan hak akses untuk verifikasi data," ujar Zudan dalam keterangan tertulis, Ahad (15/6). Ia menjelaskan, pemberian hak akses verifikasi data berbeda dengan memberikan data kependudukan. Pemberian hak akses verifikasi pemanfaatan data kependudukan, kata Zudan, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Sesuai UU itu, data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Zudan menerangkan, Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini punya perjanjian dengan 13 Perusahaan Swasta. Tiga di antaranya, yakni PT Pendanaan Teknologi Nusa (Pendanaan.com), PT Digital Alpha Indonesia (UangTeman) dan PT Ammana Fintek Syariah (Ammana) bergerak di bidang penyedia jasa pinjaman (fintech peer to peer).
Menurutnya, pemberian hak akses verifikasi data dilakukan untuk mencegah kejahatan dalam proses peminjaman layanan online. Sebab, industri fintech memiliki risiko tinggi pinjaman fiktif lantaran proses identifikasi konsumen dilakukan secara jarak jauh, pemanfaatan data kependudukan, NIK dan KTP-el ini merupakan suatu kemajuan besar.
"Dengan kerja sama ini akan dapat mencegah kejahatan, mencegah data masyarakat tidak digunakan orang lain dan mencegah kerugian yang lebih besar dari lembaga fintech karena peminjam menggunakan data orang lain," katanya. Ia juga menegaskan, pemberian hak akses verifikasi data kepada ketiga perusahaan tersebut tidak memungkinkan ketiganya untuk dapat melihat secara keseluruhan ataupun satu persatu data penduduk.
Namun hak akses ini, jelas Zudan, hanya memungkinkan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara data-data calon nasabah fintech dengan data pada database kependudukan. Ia menjelaskan, setelah proses verifikasi dengan data Kemendagri tersebut, kemudian perusahaan aplikasi pinjaman online mendapatkan respons berupa notifikasi “SESUAI” atau ”TIDAK SESUAI”. (rep)
Pengamat: Sri Mulyani Bisa Jadi Calon Kepala Daerah Potensial
RADARPEKANBARU.COM - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Prof Sri Zul Chairiyah menyebut.
Tanpa Sebut Nama Megawati, Prabowo Ngaku Didukung Jokowi hingga Gus Dur
RADARPEKANBARU.COM - Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presi.
Presidential Club Berpeluang Jadi Kekuatan Prabowo Pimpin Negara
RADARPEKANBARU.COM - Terbentuknya presidential club berpeluang untuk kekuatan besar bagi Prabowo Sub.
Jika Oposan, PKS dan PDIP Bakal Didukung Civil Society
RADARPEKANBARU.COM - PKS dan PDIP dipastikan mendapat dukungan kekuatan publik, termasuk akademisi, .
Pengamat Nilai Presidential Club Upaya Prabowo Rekonsiliasikan Presiden-Presiden Terdahulu
RADARPEKANBARU.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) .
Korsel Pincang, Indonesia Berpeluang ke Final Piala Uber 2024
RADARPEKANBARU.COM - Tim putri Indonesia memiliki peluang untuk menembus babak final Piala Uber 2024.