Belva Devara Buka Suara Soal Ruangguru Dikuasai Singapura

Redaksi Radarpku

Kamis, 23 April 2020 09:00:30 WIB

Cetak

Belva Devara Buka Suara Soal Ruangguru Dikuasai Singapura

CEO Ruangguru Adamas Belva Devara

RADARPEKANBARU.COM - CEO Ruangguru Adamas Belva Devara memberikan respons terkait isu mengenai kepemilikan Ruangguru yang mayoritas dikuasai investor asal Singapura. Hal itu disampaikan oleh eks stafsus Jokowi ini di kolom komentar unggahannya di akun Instagram resminya @belvadevara. Dalam hal ini dia menyanggah pertanyaan dari pemilik akun @muhammad_hadian mengenai 99 persen investor Ruangguru dari Singapura.

“Tidak benar mayoritas dimiliki investor Singapura. Ya Ruanggguru Pte Ltd. yang di Singapura ya punya saya juga. Kami juga punya pegawai di Singapura,” ujarnya seperti dikutip dari akun @belvadevara, Kamis, 23 April 2020. Dia menambahkan, selain Singapura, dia mengaku juga memiliki perusahaan Ruangguru lain dan ratusan pegawai di Vietnam dan Thailand. “Semuanya punya anak muda berkebangsaan Indonesia,” ujarnya.

Ruangguru merupakan salah satu perusahaan rintisan (startup) di bidang pendidikan di Indonesia. Perusahaan ini berada di bawah naungan PT Ruang Raya Indonesia, yang merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan nonformal. Perusahaan ini didirikan pada April 2014 oleh Belva Devara dan Muhammad Iman Usman untuk membantu para pelajar menemukan berbagai pembimbing di dunia maya

Ruangguru baru saja mengumumkan perolehan pendanaan Seri C sebesar US$ 150 Juta pada November 2019 lalu. Di samping itu, perusahaan ini juga mendapatkan suntikan dana dari sejumlah perusahaan modal ventura seperti East Ventures dan Ventures Capital. Ruangguru mengklaim telah memiliki lebih dari 15 juta pengguna serta merangkul 300.000 guru untuk memberikan jasa pendidikan di lebih dari 100 bidang pelajaran.

Sebelum munculnya kontroversi mengenai kepemilikan Ruangguru oleh investor Singapura, perusahaan ini juga mendapat kritik atas keikutsertaanya sebagai platform Kartu Prakerja. Posisi Belva Devara sebagai Stafsus Milenial Presiden Joko Widodo, sebelum menyatakan mundur pada 21 April lalu, dinilai sarat akan konflik kepentingan atas program pemerintah itu. (tmpo)