Jokowi Kuak 3 Masalah Pendidikan yang Harus Dibereskan

RADARPEKANBARU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan terdapat tiga permasalahan pendidikan yang harus segera diatasi di Indonesia.

Ia menyatakan persoalan itu merujuk pada hasil survei Programme for International Student Assessment (PISA) atau Program Penilaian Pelajar Internasional.

Dari hasil survei PISA tahun 2018, skor rata-rata Indonesia menurun di tiga bidang kompetensi dengan penurunan paling besar di bidang membaca yakni 371 di posisi 74. Rata-rata kemampuan membaca negara yang tergabung dalam The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki skor 487.

Sementara kemampuan matematika berada di skor 379 dengan posisi 73 dan kemampuan sains dengan skor 396 di posisi 71.

"Berdasarkan survei PISA kita bisa mengetahui tiga permasalahan utama yang harus diatasi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang 'Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam PISA' melalui siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/4).

Persoalan pertama, kata Jokowi, adalah besarnya persentase siswa berprestasi rendah. Ia menargetkan jumlah siswa berprestasi rendah dapat ditekan hingga kisaran 15-20 persen pada 2030.

"Meski kita tahu Indonesia berhasil meningkatkan akses anak usia 15 tahun terhadap sistem sekolah tapi masih perlu upaya lebih besar menekan siswa berprestasi rendah hingga di kisaran 15-20 persen di 2030," katanya.

Kemudian, lanjut Jokowi, persentase siswa mengulang kelas yang masih tinggi mencapai 16 persen. Menurutnya, jumlah ini lebih banyak 5 persen dibandingkan rata-rata persentase siswa mengulang kelas di negara-negara OECD.

Sementara persoalan yang terakhir adalah tingginya ketidakhadiran siswa di kelas. Mengacu pada survei PISA, kata Jokowi, perlu langkah-langkah perbaikan menyeluruh baik dari aspek peraturan, regulasi, anggaran infrastruktur, manajemen sekolah, kualitas guru, hingga beban administratif guru.

"Ini berkali-kali saya tekankan, mengenai beban administratif guru. Guru tidak fokus kegiatan belajar mengajar, tapi lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan administratif. Ini tolong digarisbawahi," ucap Jokowi.(cnn)