Presiden Minta Gubernur dan Kapolda Riau Segera Selesaikan Keluhan Masyarakat di Gondai

RADARPEKANBARU.COM - Presiden Jokowi merespon cepat keluhan masyarakat Gondai yang tiba-tiba hadir membuat heboh kunjungan kerjanya di wilayah Taman Hutan Rata (Tahura) Sultan Syarif Hasyim, Siak, Jumat (21/02/20).

Menggunakan pengeras suara, seorang ibu meminta agar presiden memperhatikan nasipnya bersama warga Gondai, Pelalawan yang kini harus kehilangan mata pencaharian akibat kebun sawit milik mereka di eksekusi oleh DLHK.

Siapa sangka, Ibu ini dengan beraninya menyampaikan persoalan yang terjadi di desanya. Ia berdiri tepat disamping presiden Jokowi dan langsung menyampaikan kejadian di desanya kepada orang nomor satu di Indonesia itu.

"Lahan kami sekarang sedang dieksekusi oleh DLHK pak Jokowi,"ujar Ibu yang tidak diketahui namanya itu berapi-api Ibu ini membuat seluruh undangan tercengang. Termasuk Menteri LHK, Siti Nurbaya,Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubri Syamsuar dan Kapolda Riau.

"Tolong kami pak Jokowi. Alat berat milik PT NWR sekarang ada dilahan kami dan lahan kami dieksekusi," ujarnya lagi. Mendengar persoalan warga tersebut Jokowi langsung merespon dengan cepat. Ia meminta kepada Kapolda Riau dan Gubri Syamsuar untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak selesai, Jokowi berjanji akan menurunkan tim dari pusat.

"Pak Gub, Pak Kapolda tolong ini dicek ke lapangan, kalau tidak selesai saya akan turunkan tim dari Jakarta," tegasnya. Untuk diketahui, penebangan yang diboncengi oleh PT Nusa Wana Raya (NWR) itu sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu. Setelah dihitung-hitung oleh Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo), nilai kerugian yang timbul atas penebangan pohon kelapa sawit seluas 3.323 hektare itu, mencapai Rp12,4 triliun.

"Itu baru kerugian materil," kata Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung saat menggelar pertemuan dengan sejumlah pemuka masyarakat Riau, di Pekanbaru, Rabu (22/1) lalu. Angka tadi kata Auditor Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) ini lebih besar Rp0,21 triliun dibanding APBD Pemprov Riau 2020 yang hanya Rp12,379 triliun.

Hal itu tentu membuat Pemprov Riau terancam bangkrut jika gugatan para petani kelapa sawit Peninjauan Kembali (PK) PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang notabene bapak angkat petani yang tergabung dalam Koperasi Gondai Bersatu dan Koperasi Sri Gumala Sakti di Desa Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, Riau, terkabul. (rtc)