Tak Dapat Kursi Menteri: PSI, PBB dan Perindo tak Kecewa

RADARPEKANBARU.COM -- Partai koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin yang tidak mendapatkan jatah kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju mengklaim tak kecewa. Mereka mengaku tetap mendukung pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tanpa syarat.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq merespons baik sejumlah nama menteri yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/10). Meskipun tak ada satu pun kader Partai Perindo yang ditunjuk menjadi menteri, hal itu tidak men jadi soal bagi Perindo. Sejak awal kita mendukung tanpa syarat, dan tentu apa pun kita akan terus dukung," kata Rofiq, Kamis (24/10).

Rofiq mengatakan, Partai Perindo tentu sangat berharap ada kader yang dipercaya Jokowi untuk membantu di kementerian. Namun, Perindo meng hormati keputusan tersebut. "Pak Jokowi pasti mempunyai pertim bangan-pertimbangan khusus demi kokohnya koalisi parlemen dan ke nyamanan selama memerintah lima tahun kedepan," ujarnya.

Selain itu, Rofiq melihat susunan Kabinet Indonesia Maju telah memenuhi janji yang telah disampaikan Jokowi terkait komposisi menteri yang diisi oleh 55 persen profesional dan 45 persen dari unsur partai. Ia mengungkapkan, hal itu bagian dari konsistensi Jokowi dalam menyusun kabinet. "Tidak hanya itu, kualitas yang ditunjukkan di susunan kabinet juga menjadi harapan baru. Perpaduan profesional dan politisi akan menjadi the winning team yang siap menjalankan visi-misi presiden dalam membangun bangsa ini ke depan," kata dia.

Selain Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB) juga menegaskan tetap siap membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dia akan tetap menjaga hubungan baik dan membantu pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin jika dibutuhkan. Meski, ia dan partainya saat ini berada di luar kabinet. "Saya tetap akan menjaga hubungan baik dengan pemerintah dan berharap pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini akan sukses membawa bangsa dan negara menuju kejayaan," ujar Yusril.

Ia juga menyarankan Jokowi untuk membenahi hukum di Indonesia. Sebab, menurut Yusril, bangsa yang maju harus memiliki norma hukum yang adil, rasional, sistematik, dan harmoni satu sama lainnya. "Jangan sampai terjadi tabrakan antarnorma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," kata Yusril.

Sementara itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyatakan tidak mempersoalkan kadernya tak masuk menjadi menteri Kabinet Indo nesia Maju (KIM). Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengklaim, banyak harapan untuk susunan kabinet yang sudah diumumkan Presiden Jokowi.

PSI bahkan memuji langkan Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai menko polhukam. Sosok Mahfud di nilai memiliki bekal keilmuan, integritas, dan pengalaman. PSI juga optimistis dengan penunjukan Erick Thohir sebagai menteri BUMN, diya kini akan membawa kebaruan. "Pengalaman dia di sektor swasta semoga bisa membawa perubahan positif di lingkungan BUMN," ujarnya.

Terpisah, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga mengklaim tak mempermasalahkan penyusunan kabinet tanpa satu pun kader partainya. PKPI memastikan tetap mendukung pemerintahan Jokowi- Ma'ruf Amin hingga lima tahun ke depan. "Kabinet 2019-2024 telah diumumkan oleh Presiden RI. Saya yakin susunan tersebut sudah dipikirkan secara sangat matang oleh Presiden RI, dan artinya para tokoh yang duduk di kursi kabinet adalah mereka yang terbaik," kata Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono dalam siaran pers.

Ia menegaskan, PKPI sudah berkomitmen bukan hanya untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf, melainkan juga mengawal jalannya pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Ia menyebut, hal ini sebagai bentuk komitmen dari dukungan politik tanpa syarat. Kejutan justru datang dari Partai Demokrat yang mengaku sudah diajak Jokowi bergabung dalam kabinet. Meskipun, akhirnya partai berlambang bintang mercy ini tak disertakan dalam kabinet.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menegaskan, Demokrat tetap menghormati keputusan Jokowi. Karena, bagaimanapun pemilihan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun. "Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," ujarnya(rep)