Aduan soal Infrastruktur Terbanyak Masuk Laporan di e-Lapor

RADARPEKANBARU.COM.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau menyatakan persoalan infrastruktur paling banyak diadukan masyarakat Riau melalui aplikasi e-lapor. Aplikasi layanan pengaduan masyarakat ini dibikin secara online dan langsung terkoneksi dengan perangka.0t seluler Gubernur Riau, Syamsuar.

"Sudah banyak yang lapor," kata Kepala Diskominfotik Provinsi Riau, Yogi Getri, Jumat, 14 Juni 2019 di Pekanbaru. Yogi juga membenarkan dari total pengduan masyarakat yang masuk, terbanyak laporan mengenai masalah infrastruktur.

Hal itu terlihat dari rekap data seluruh pengaduan yang masuk dalam aplikasi itu. Menurut Yogi, selain masalah infrastruktur, soal pendidikan juga cukup banyak yang membuat aduan.

Pengaduan itu berkaitan dengan pungutan uang komite, sejauh ini dianggap sangat membebani wali murid. Masalah lain yang juga cukup banyak disoroti masyarakat yakni soal pelayanan perizinan "Izin masalah air bawah tanah kemarin, yang di Bank BRI kemarin agak lambat bikin perizinannya karena ada aturannya," ujar Yogi.

Soal aplikasi e-LAPOR, kata Yogi memang butuh evaluasi untuk keberlangsungan layanan ini agar bisa disuguhkan dengan sistem yang lebih baik kedepannya.

Pihaknya, sambil berjanan akan terus memperhatikan grafik sebagai bahan pertimbangan untuk tindakan evaluasi. Terutama terhadap laporan-laporan mana saja yang belum ditanggapi oleh OPD terkait.

"Tapi laporan-laporan ini ter-link terus dengan Pak Gubernur. Artinya Pak Gub juga bisa menganbil tindakan jika laporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Termasuk bisa langsung ditanggapi langsung oleh Gubernur.

Misalnya ada masyarakat yang punya kepentingan ingin bertemu langsung dengan Gubernur, jadi bisa langsung ditanggapi," ujarnya. Dia menyebutkan layanan pengaduan ini masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat karena masih sangat baru, salah satunya dengan SMS Flash. e-LAPOR, menurut dia, juga menyediakan layanan untuk perangkat seluler non smartphone.

Dengan demikian masyarakat yang berada di wilayah yang tak terjangkau Internet tetap bisa mengirimkan pengaduan melalui pesan singkat.

"Jika dimungkinkan, nanti di APBD perubahan kita akan buat SMS Flash itu, jadi misalnya ketika masyarakat melintas di seputar Kantor Gubernur Riau, itu ada pesan pemberitahuan mengenai palikasi ini yang langsung masuk ke perangkat seluler mereka," katanya. (bpc)