Gubri Sebut Program Riau Selaras dengan Kebijakan Nasional

RADARPEKANBARU.COM.Empat arahan Presiden Joko Widido (Jokowi) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Ballrom Hotel Shangri La Jakarta, Kamis (8/5/2019), dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045 sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Riau, bahkan sebahagian sudah dilakukan Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MS.i.

Syamsuar yang hadir dalam Musrenbangnas bersama sejumlah gubernur se Indonesia, dan tampak juga para menteri, menyebutkan siap menindaklanjuti arahan presiden tersebut. Misalnya, seperti diakui Syamsuar kepada wartawan, dia sudah menggelar rapat dengan semua kepala dinas PU kabupaten/kota se Riau agar memprioritaskan pembangunan jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional.

Tak hanya itu, jalan terkoneksi itu juga diminta Gubernur Syamsuar terhubung dengan jalan kawasan industri, kawasan pariwisata, pelabuhan. Begitu juga peningkatan jalan menuju sentra pertanian dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga melakukan penyederhanaan pelayanan teepadu satu pintu terhadap semua perizinan. Bahkan, sudah berencana mengurangi jumlah dinas dengan menyatukan beberapa dinas dan menghilangkan Disdukcapil.

"Di bidang pendidikan, kedepan Pemprov Riau menyediakan bea siswa S1, S2 dan S3 dan memberikan pelatihan kepada guru-guru mata pelajaran matematika, fisika, tehnik dan lainnya yang dianggap perlu untuk ditingkatkan kualitasnya. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Membantu sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya yang memang perlu diperhatikan," ungkap Syamsuar.

Di bidang kesehatan, jelas Syamsuar, dia sudah minta Dinkes memperhatikan peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi buruk, menurunkan kematian ibu dan anak serta menurunkan angka stunting terutama di Kampar dan Rokan Hulu. Sebagai mana diketahui, dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan, banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Seperti, infrastruktur. Negara harus dapat mewujudkan pemerataan infrastruktur. Semua daerah harus menyambungkan titik-titik kawasan industri, kawasan wisata, sentra industri kecil, pusat produksi pertanian dan perkebunan. Reformasi birokrasi dan reformasi struktural, kata Jokowi, harus betul-betul dijalankan. Kelembagaan dan perizinan di pusat dan daerah harus dipotong. Lembaga yang tidak efisien dan yang tidak memberikan kontribusi pada negara akan dihapus. Semakin simpel dan sederhana organisasi akan semakin cepat dan fleksibel dalam berlari dan memutuskan kebijakan. Jangan teruskan pola dan tradisi lama.

"Harus dilakukan penyederhanaan perizinan. Selama 20 tahun lebih, tidak dapat menyelesaikan defisit neraca perdagangan karena investasi dan perizinan yang berbelit, baik dipusat dan daerah. Banyak pengusaha datang, namun kita tidak bisa merealisasikan. Contohnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Angin/Panas Bumi semuanya ruwet," terang presiden.

Jokowi juga menyebutkan pembanguan sumberdaya manusia. Pembangunan sumber daya manusia harus diselesaikan. Sebanyak 51% tenaga kerja adalah lulusan SD. Ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan, yaitu bagaimana jutaan tenaga kerja harus di upgrade melalui training dan pelatihan agar tenaga kerja menjadi lebih baik. Perlu diupayakan lembaga pelatihan yang profesional, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan daerah.

"Untuk meningkatkan SDM, Pemerintah pusat dan provinsi/kab/kota agar memberikan beasiswa sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa untuk sekolah di dalam dan luar negeri. Terutama pada bidang science dan teknologi untuk bisa mengejar negara lain," kata Jokowi Dilanjutkan Presiden, 5 tahun kedepan bidang kesehatan harus mulai lebih sensitif dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat jangan sampai ada, stunting, gizi buruk, kematian ibu dan anak. Terkait Pendidikan Presiden menekankan harus link and match dengan industri, sehingga sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dibutuhkan pendidikan yang melahirkan inovasi dan merangsang munculnya ide-ide kreatif

"Zaman sudah digital ekonomi tetapi pendidikan kita belum mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi seperti SMK kita masih jurusan SMK Bangunan," ujar Jokowi Kemudian Presiden meminta agar disiapkan SDM untuk hal baru. Misalnya, business process outsourcing. Seperti di Filipina yang menghasilkan income terbesar dari jasa-jasa yang bagus. Beberapa SMK sudah berubah, jangan kalah cepat dengan perubahan yang sangat cepat (internet of things, 3D printing, virtual).

"Problem, tantangan, dan persoalan sudah terlihat, tinggal kita mau atau tidak untuk menyelesaikannya. Upaya yang keras dapat mewujudkan Indonesia 2045 menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia. Tapi jika terjebak dengan rutinitas, tidak berani berubah, maka jangan bermimpi untuk itu," ujar Jokowi.***(rtc)