Mengapa Ulama Harus Terjun ke Politik?

Redaksi Radarpku

Kamis, 02 Agustus 2018 09:50:57 WIB

Cetak

RADARPEKANBARU.COM.Tidak sedikit orang beranggapan, ulama identik dengan dunia dakwah dan tarbiyah, memberikan mauidhah kepada umat dan mengawal moral masyarakat. Sehingga, sebagian orang menilai ulama tak sepatutnya terjun ke dunia politik praktis, di mana pernah dalam masa perjalanan bangsa ini, politik identik dengan ketidaksucian.

Padahal, sebagai pewaris Nabi, ulama semestinya mampu menjalankan tugas apa pun. Termasuk terjun ke dunia politik praktis dengan satu catatan penting, bulatnya tekad dan sucinya niat, semata-mata demi menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran bagi rakyat demi mendapatkan keridhaan Allah Ta’ala.

Apatah lagi, UUD 45 dan Pancasila merupakan warisan nilai dan wujud konkret pengorbanan para pendiri bangsa yang di antaranya juga terdiri atas para ulama. Sisi yang menarik diulas adalah mengapa rekomendasi ijtima ulama dan tokoh nasional mengarah pada dua sosok ulama yang dinilai patut menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Tentu ada banyak ide berkembang. Setidaknya, ada tiga nilai strategis mengapa kini sosok ulama secara terang-benderang direkomendasikan. Pertama, kapasitas intelektual. Ulama adalah sosok pembelajar, yang tak pernah bosan mengkaji dan mengamalkan ilmu, serta giat mengaktifkan majelis ilmu. Bahkan, lebih jauh, ulama di dalam Alquran disebutkan tidak semata memadai secara intelektual, tetapi juga memiliki self control yang kuat dalam menjalani tugas keumatan, yakni takut kepada Allah Ta’ala (QS 35: 28).

Dengan kata lain, ulama tak semata cerdas secara kognitif, tapi juga sangat cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga kecerdasan intelektual yang dimiliki mampu mendorongnya berkiprah secara lebih baik, lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada diri, keluarga, kelompok, dan golongannya.

Direkomendasikannya ulama dalam kontestasi politik 2019 merupakan sebuah harapan sekaligus jawaban untuk perubahan Indonesia. KH Hasyim Muzadi dalam sebuah paparannya pada acara 90 tahun Gontor, pernah mengatakan, Indonesia ini tidak kurang orang pinter, yang kurang adalah orang bener.

Ulama adalah sosok manusia yang tidak sekadar pintar tetapi juga benar. Kedua, secara sosiologis, kesadaran umat Islam akan posisi strategis ulama dalam menyelamatkan kedaulatan NKRI mulai membaik, bahkan kesadaran itu dalam beberapa hal telah menjelma menjadi gerakan konkret di tengah-tengah kehidupan umat Islam sendiri.

Dalam kalkulasi politik, situasi dan kondisi tersebut tentu saja sebuah faktor utama yang patut diperhatikan. Terlebih kini para ulama tidak lagi sebatas menjadi pelengkap demokrasi tetapi telah berubah menjadi penentu warna dan arah demokrasi.

Peristiwa Aksi Super Damai 212 adalah bukti tak terbantahkan akan hal tersebut. Seperti kita ketahui bersama, gerakan ulama dalam 212 telah menjadikan negara mampu secara gagah berani menegakkan hukum secara adil atas pelaku penistaan agama yang dilakukan oleh pejabat negara di tengah situasi politik yang sangat “panas”.

Eksistensi ulama menjadi semakin disadari strategis di negeri ini seiring dengan berbagai peristiwa yang mendiskreditkan ulama, baik secara hukum maupun sosial. Publik telah dibuat sadar dengan beragam bentuk penyerangan dan kriminalisasi terhadap ulama. Media mungkin saja bisa mengaburkan esensi dari peristiwa yang terjadi tetapi nalar kritis publik, tak mungkin dibungkam dengan narasi irasional dan ganjil.

Terlebih dalam sejarah kehidupan bangsa, ulama dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang, tak bisa dipisahkan, apalagi dipertentangkan. Terkait relasi ulama dan masyarakat, menarik apa yang disampaikan oleh M Natsir dalam bukunya Capita Selecta.

“Bagi mereka (masyarakat), fatwa seorang alim yang mereka percayai berarti satu 'kata-keputusan' yang tak dapat dan tak perlu dibanding lagi. Sering kali telah terbukti, bagaimana susahnya bagi pemerintah negeri menjalankan satu urusan, bilamana tidak disetujui oleh alim-ulama di daerah yang bersangkutan.

Sebaliknya pun begitu pula. Beruntunglah salah satu masyarakat, bila mempunyai seorang alim, sebagai pemimpin rohani yang tahu dan insaf akan tanggungannya sebagai penganjur dan penunjuk jalan. Aman dan makmurlah salah satu daerah bilamana pegawai-pegawai pemerintah di situ tahu menghargakan kedudukan alim ulama yang ada di daerah itu.

” Penjelasan M Natsir tampaknya sedang terjadi saat ini seiring dengan masifnya gerakan stigmatisasi terhadap Islam dan umat Islam, di mana tak mungkin ada “juru bicara” yang mampu menyampaikan perihal Islam secara komprehensif dalam segala sisi kehidupan, melainkan para ulama. Jadi, kini saatnya ulama ikut “bertarung” dan menentukan arah politik umat. Sudah bukan zamannya lagi, ulama sebatas dikunjungi untuk dimintai dukungan. Itu telah berlalu.

Masyarakat mulai sadar dan tampaknya akan benar-benar all out mendukung. Ketiga, persatuan ulama. Sisi yang sangat menentukan dalam dinamika perpolitikan belakangan adalah bersatunya para ulama. Bersatunya ulama ini tentu menjadi satu modal besar akan kepercayaan masyarakat terhadap ulama dalam membenahi kehidupan bangsa dan negara.

Sebab, ulama yang direkomendasikan atau terjun di dalam ranah politik praktis bukanlah sosok yang maju atas kemauan sendiri, tetapi hasil musyawarah yang didukung oleh mayoritas ulama lainnya. Kondisi tersebut diprediksi akan mampu menjadikan sosok ulama yang maju akan mampu mempertahankan jati dirinya yang tidak pragmatis dan hedonis.

Sebab, ada banyak ulama dan tokoh masyarakat yang akan mengoreksi, memberikan nasihat dan kritik tajam jika pada kemudian hari sang ulama terlihat bengkok. Dan, ini akan berjalan dengan secara sistemis, mengingat kesadaran untuk membangun bangsa dan negara lebih baik dari sisi kedaulatan, terutama secara teritorial dan ekonomi bukan semata menjadi kesadaran ulama.

Namun, hal ini merupakan tuntutan mayoritas negeri ini yang para elite partai pun mulai sangat peka terhadap masalah ini, hingga mereka bergerak pun dengan selalu memperhatikan rekomendasi dari ijtima ulama.(rep)