RADARPEKANBARU.COM. - Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Riau perlu dievaluasi terutama terhadap data produksi perikanan selama ini tidak terukur dan dianggap tidak punya akurasi kuat.
Sehingga sulit untuk menentukan arah kebijakan di sektor itu. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi, Rabu, 25 April 2018.
Dia melihat pada prinsipnya masalah demikian tidak hanya terjadi di DKP, tapi juga instansi lain terutama di bidang urusan pangan "Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu contoh bahwa mereka tidak punya data produksi yang akurat dan terukur. Maka arah kebijakan juga bias. Harusnya terukur berapa jumlah produksi ikan tangkap," katanya.
Padahal, dia menambahkan, Pemprov Riau sejak awal sudah berbicara banyak tentang potensi itu di sepanjang 2.000 kilometer lebih garis pantai di Riau.
"Potensinya kan besar. Garis pantai kita saja 2.000 kilometer lebih. Sekarang kita bicara produksi. Coba dong diukur. Berapa produksinya, petakan apa saja potensi, target setiap tahun tercapai atau tidak. Kalau jelas datanya itukan bisa diukur," katanya.
Dia mengakui bahwa memang untuk menyelesaikan masalah pada satu sektor butuh waktu puluhan tahun dan kerja keras. "Yang penting cara bekerjanya dulu," sambungnya.
Soal dana, kata Hijazi, itu urusan mudah sebab ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung bagaimana capaian prosuksi perikanan di Riau meningkatkan. Diantaranya menggunakan pendekatan partisipasi.
"Dan ini juga termasuk di dinas lain, seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan lainnya. Semuanya sama saja. Selama ini memang hasil produksi itu yang tidak terukur," sambungnya. (bpc)