RADARPEKANBARU.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Riau terus berupaya mengotimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ini dilakukan untuk memungkinkan terlaksananya pelayanan prima bagi kepentingan publik.
Sesuai tagline Cepat, Efisien, Responsif, Integritas, dan Akuntabel 'CERIA' yang dicanangkan Pemprov Riau pada HUT ke-59, BP2T melalui Bp2t.riau.go.id memudahkan kalangan umum untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur, waktu, dan biaya pengurusan izin.
Foto :Kunjungan Asesmen Komisioner Ombudsman RI di BP2T Provinsi Riau diadampingi Kepala Badan BP2T Provinsi Riau Evarefita.
Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman berharap dengan adanya kemudahan dalam pemberian izin dapat meningkatkan pembukaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan investasi.
"Kemudahan dalam pelayanan akan mampu meningkatkan dan pemerataan perekonomian masyarakat, sehingga lapangan kerja akan lebih terbuka lebar seiring dengan banyaknya investasi di Riau," kata Andi Rachman.
Dikatakannya, prestasi Pemprov Riau dalam hal ini pun dapat dilihat dari proses pelayanan perizinan dan non perizinan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Jumlah nilai interval konversi IKM yang mencapai 82.25 dengan kategori mutu pelayanan 'A' (Sangat Baik), BP2T Provinsi Riau, memperoleh beberapa penghargaan, antara lain, Nominasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik (Investment Award), Citra Pelayanan Prima (CPP) dan Penilaian terbaik Ombudsman terkait kualifikasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik.
Untuk memuluskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini pun, Pemprov Riau meluncurkan program e-Government yakni pemerintahan berbasis elektronika. "Penerapan e-Government dapat menjalin hubungan yang baik, efisien, efektif, dan ekonomis antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha, yang bertujuan memperpendek jalur birokrasi kepada masyarakat," ujarnya.
Menurut Gubri, terobosan baru melalui e-government tersebut dimaksudnya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas. Pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, sehingga masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman.
"Kebijakan ini kita ambil untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder yaitu masyarakat, kalangan bisnis, dan industri, terutama dalam rangka peningkatan kinerja dan produktivitas di berbagai bidang kehidupan bernegara serta meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelanggaraan pemerintah, dalam rangka penerapan konsep Good Governance dan Clean Government," papar Gubri.
Sementara Kepala BP2T Riau, Evarefita, SE MSi mengatakan instansi yang ia pimpin bertekad menjadikan lembaga pelayanan perizinan yang prima. Terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan akuntabel.
"Tidak hanya itu, BP2T juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM) hal ini dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dengan menggunakan teknologi secara online. serta meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelanyanan," kata Evarefita.
Dikatakannya dalam melakukan pelayanan, BP2T Provinsi Riau memilki motto CERIA yang diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemberi maupun penerima layanan. "Maka diharapkan penerima layanan di BP2T Provinsi Riau akan merasakan layanan yang menyenangkan. (Adv/hms/riau)