Bupati Terduga Korupsi Proyek Pemangkasan Empat Bukit Ditunjuk Sebagai Ketua Kelas Pada Acara KPK

RADARPEKANBARU.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (14/6/16) menggelar workshop tunas dan sistem integritas bagi kepala daerah se-Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, Bupati Siak Syamsuar yang juga merupakan salah satu peserta ternyata dipercaya sebagai ketua kelas dalam ivent tersebut.

Lucunya padahal Bupati Siak Syamsuar diduga terlibat korupsi peningkatan jalan Rp 100 Miliar sebagai pendukung PON , yaitu Proyek Pemangkasan Empat Bukit.

Berdasarkan keterangan narasumber yang juga orang dalam RAPP, mengatakan bahwa proyek pemangkasan empat bukit sudah masuk dalam anggaran APBD Provinsi Riau, namun pihak RAPP justru disuruh membantu mengerjakan proyek yang sama.

"Proyek jalan Simpang Lago menuju Simpang Buatan, dilakukan pengaspalan sepanjang 4 km oleh pihak PT RAPP dengan melakukan pemangkasan empat bukit, inilah yang bermasalah " kata Sumber radarpekanbaru.com yang tak ingin namanya ditulis.

Kronologisnya jalan provinsi di Kabupaten Siak ada 7 ruas, dengan panjang 243,37 kilometer. Kondisinya saat itu dalam keadaan rusak padahal pekan olahraga nasional (PON) segera dilaksanakan di Siak, sehingga butuh perhatian dari pemerintah karena menjadi akses utama bagi masyarakat untuk memperlancar PON dan meningkatkan perekonomian rakyat. Maka dilakukan perbaikan jalan, dengan anggaran untuk perbaikan jalan tersebut bersumber dari APBD Riau sekitar Rp100 miliar dengan sistem rijid.

Tercatat Ruas jalan provinsi itu yang akan diperbaiki itu antara lain, jalan Simpang Beringin-Maredan menuju Simpang Buatan dengan panjang sekitar 48,21 Km, jalan Simpang Lago menuju Simpang Buatan dengan panjang sekitar 24,40 Km, jalan Simpang Buatan menuju Simpang Buatan Dermaga dengan panjang sekitar 10,41 Km, jalan Simpang Buatan menuju Siak Sri Indrapura atau Simpang Siak Lama dengan panjang sekitar 42,95 Km.

Kemudian, jalan Simpang Siak Sri Indrapura menuju Mengkapan dengan panjang sekitar 23,90 km, jalan Minas-Perawang- Maredan panjangnya sekitar 33,50 km, dan jalan Sei Pakning-Teluk Masjid menuju Simpang Lago panjangnya sekitar 60,00 km.

Saat itu, jalan tersebut cukup memprihatinkan. Namun, ada dalam tahap perbaikan, seperti Jalan Simpang Beringin-Maredan menuju Simpang Buatan, yang dikerjakan PT Tamako dan PT Nikita sepanjang 11,2 km.

Pada ruas jalan tersebut ada juga proyek dari Pemkab Siak sepanjang 14 km. Saat itu, masih pada tahap base B sepanjang 7 km dan dilakukan base A serta pengaspalan pada tahun 2013.

Kemudian, jalan Simpang Lago menuju Simpang Buatan, justru Bupati Syamsuar diduga menyuruh pihak RAPP untuk dilakukan pengaspalan sepanjang 4 km serta melakukan pemangkasan empat bukit.

"Nah disinilah diduga terjadi unsur dugaan korupsinya, sudah dianggarkan dalam proyek APBD, justru dibebankan kembali ke RAPP untuk membangun jalan yang sama " kata sumber Radar.

Berdasarkan SK Gubernur Nomor: Kpts.234.c/VI/2007 tertanggal 06 Juni 2007, jalan statusnya milik Provinsi Riau di Kabupaten Siak sepanjang 243,37 km.

KPK seolah Tutup Mata

Parahnya hari ini , justru Bupati Siak Syamsuar didapuk sebagai 'ketua kelas' dalam workshop tunas dan sistem integritas bagi kepala daerah se-Riau yang ditaja KPK RI.

Dikutip dari situs berita riauterkini, acara tersebut, tampak hadir Gubernur Riau(Gubri) Arsyadjulinadi Rahman, Bupati Siak Syamsuar, Wakil Bupati Siak Alfedri, Ketua DPRD Siak Indra Gunawan, Wakil Ketua I DPRD Siak Sutarno, serta Kepala Daerah atau Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Riau, serta pimpinan DPRD lainnya se Provinsi Riau

Sementara dari tim KPK RI yakni Rian Utama, Anto Ikayadi dan Handayani sebagai mentor yang memberikan wejangan-wejangan kepada Bupati/Walikota dan pimpinan DPRD seRiau.

Salah seorang Tim dari KPK Rian Utama, mengatakan ini yang ketiga kali kita laksanakan se-Indonesia. Yang pertama di Semarang kemudian Banten dan Riau.

"Riau merupakan salah satu daerah yang kita prioritaskan dalam upaya pencegahan korupsi. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut dari acara Rakor dan Supervisi pencegahan dan penindakan teritegrasi di Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu," sebut Rian.

Selain itu, usai acara Bupati Syamsuar mengatakan, "kegiatan ini sangat bagus sekali artinya nanti bisa diterapkan di kabupaten Siak. Setiap pimpinan SKPD harus memiliki integritas tinggi dan apa yang peroleh dari workshop ini nanti akan buat di Siak," terangnya.

Anto Ikayadi dari Deputi Bidang Pencegahan Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

"Workshop ini diharapkan mampu memberi inspirasi para pucuk pimpinan di daerah tentang nilai-nilai antikorupsi dan integritas," ujarnya.

Kesadaran untuk membangun integritas semakin menguat dengan adanya pola pikir bahwa korupsi terjadi karena lemahnya integritas. Karenanya, workshop ini menjadi penting untuk meningkatkan integritas, mencegah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta memastikan semua sistem yang dibangun dapat selaras dan sesuai dengan kebutuhan.?

Materi yang diberikan dalam bentuk games atau permainan dan pemecahan kasus-kasus. Kegiatan ini membentuk Komite, Tunas dan Sistem Integritas bagi Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se Provinsi Riau. (radarpku)