RADARPEKANBARU.COM - Beberapa Fraksi DPRD Riau mempertanyakan rendahnya serapan dalam membelanjakan belanja daerah yang disampaikan pada rapat paripurna terkait dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2015 oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Srnin (28/3) lalu.
"Perlu kita pertanyakan profesionalisme dari pemerintah dalam rendahnya serapan dalam membelanjakan belanja daerah yang sudah disepakati," ujar anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Riau, yang diwakili oleh Almainis.
Lebih lanjut, adapun belanja daerah pada tahun 2015 yang dianggarkan sebesar Rp11,38 triliun, hanya mampu direalisasikan secara keseluruhan senilai Rp7,75 triliun atau 68,11 persen. Sedangkan Belanja Tidak Langsung yang dianggarkan sebesar Rp6,67 triliun cuman terealisasi sebesar RpRp4,13 triliun (61,94 persen).
"Kami juga prihatin dengan mirisnya serapan realisasi belanja daerah di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah harus profesionalisme agar tidak lagi terulang seperti tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.
Sementara itu Fraksi Golkar mengatakan, pemerintah harus meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menurunkan ketergantungan dengan Migas. Selain itu ungkap fraksi tersebut, salah satu hambatan pembangunan karena belum disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah.
"Kita harus menurunkan ketergantungan di bidang Migas. Selain itu pembangunan terhambat karena belum disahkannya RTRW, karena bisa mempengaruhi kinerja, untuk itu harus ada koordinasi antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait," ungkap fraksi Golkar.
Kemudian fraksi Partai Demokrat juga mengkritisi hal yang sama, rendahnya daya serap terhadap realisasi APBD yang hanya mencapai 68,11 persen dan Belanja langsung yang dianggarkan Rp6,67 triliun hanya terealisasi sebesar Rp3,62 triliun atau 76,86 persen.
"Pemerintah harus menjelaskan rendahnya realisasi tersebut kepada dewan dan masyarakat Riau karena APBD 2015 hanya berapa persen yang menyentuh rakyat secara langsung," ujar anggota Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Yulianti.
Lebih lanjut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pandangannya terhadap LKPJ diantaranya bahwa fraksi tersebut prihatin terhadap jalannya roda pemerintahan pada tahun 2015. Menurutnya seperti tidak belajar dari kesalahan tahun sebelumnya. Ia juga menyinggung tentang Ombak Bono yang sudah mendunia dan Candi Muara Takus yang merupakan aset wisata. Tetapi kedua destinasi wisata itu belum terealisasi dengan baik.
Selanjutnya Fraksi Gerindra Sejahtera menyampaikan bahwa mereka apresiasi kepada Pemprov Riau yang telah menyelesaikan LKPJ dengan tepat waktu. Namun mereka menyinggung tentang masih adanya perbedaan persepsi mengenai tapal batas daerah secara pasti di lapangan antara kabupaten/kota Provinsi Riau, serta dengan daerah tetangga seperi Jambi, Sumatera Barat dan Kepulauan
Tidak hanya fraksi tersebut yang menyampaikan pandangannya terhadap LKPJ 2015 yang sudah disampaikan oleh Pemprov Riau. Fraksi Hanura, PPP dan PKB juga mempertanyakan hal yang sama dengan yang lainnya yaitu tentang rendahnya serapan dan realisasi APBD 2015.(radarpku)
Duit Riau Banyak Realisasi Anggaran Minim, Niat Andi Rachman Menbangun Riau Dipertayakan
Ikuti Terus Riaupower