RADARPEKANBARU.COM - Tepat tanggal 14 Januari 2016 bersamaan dengan tragedi Bom Sarinah, PT Freeport Indonesia menawarkan divestasi saham 10,64 persen dengan nilai 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 23,5 triliun.
Atas tawaran Freeport, Pemerintah disarankan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap sisa cadangan emas sebelum menjawab penawaran Freeport itu.
“Ini penting supaya ada penilaian yang objektif dan jernih terhadap nilai divestasi yang ditawarkan,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean sesaat lalu (Jumat, 15/1/2016), seperti diberitakan Rmol.
Dia menilai di tengah menurunnya harga komoditi dan anjloknya harga saham Freeport, nilai divestasi 1,7 miliar dolar AS yang ditawarkan sangat kemahalan.
Lebih lanjut dia mempertanyakan, pemerintah terkesan mendeklarasikan diri ke publik tidak punya uang untuk membeli divestasi saham Freeport.
”Adakah ini hanya akal-akalan agar divestasi tersebut jatuh ke tangan-tangan keserakahan. Sepertinya pemerintah sedang membuat skenario yang mengesankan tidak punya uang sehingga divestasi harus dijual lewat IPO dan akhirnya jatuh ke tangan keserakahan yang selama ini berburu rente di kontrak karya Freeport,” imbuh Ferdinand.
Jika memang pemerintah tidak punya uang, menurut dia, pihaknya akan menginisiasi pengumpulan dana publik untuk membeli divestasi Freeport. Atau bisa juga pemerintah menggunakan dana dari lembaga-lembaga lain seperti dana Haji atau Askes yang nilainya lebih dari cukup untuk membeli divestasi Freeport.
”Pemerintah jangan pura-pura tidak mampu demi memuluskan rencana yang tidak baik. Ini saatnya kita tunjukkan sebagai bangsa yang kuat, bukan bangsa yang lemah,” tukasnya. [pekanews]
POSMETRO.INFO