RADARPEKANBARU.COM - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,049 triliun akan segera dieksekusi. Pemerintah kota berkomitmen memaksimalkan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Agung mengatakan, percepatan realisasi anggaran menjadi penting agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama pada sektor infrastruktur dan penguatan layanan sosial.
“Anggaran sebesar Rp3,049 triliun ini akan kita maksimalkan untuk menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari infrastruktur hingga penguatan sosial. Program-program yang sudah direncanakan harus segera dieksekusi,” ujar Agung, Selasa (20/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah kota tidak akan menunda pelaksanaan program dan akan hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, kecepatan dan ketepatan penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Agung juga mengapresiasi peran DPRD Pekanbaru yang dinilainya memiliki semangat tinggi dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Saya senang melihat semangat teman-teman di dewan yang sangat tinggi demi mengawal aspirasi masyarakat,” katanya.
Agung turut mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat menjaga stabilitas daerah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Mari kita jaga stabilitas daerah kita supaya setiap program yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
BBerikut rincian alokasi anggaran OPD dalam APBD Kota Pekanbaru 2026 yang telah disahkan:
1. Dinas Pendidikan Rp804 miliar
2. Dinas Kesehatan Rp322 miliar
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp233 miliar
3. BLUD UPT Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah Rp4 miliar
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp261 miliar
5. Satuan Polisi Pamong Praja Rp30 miliar
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rp24 miliar
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp12 miliar
8. Dinas Sosial Rp15 miliar
9. Dinas Tenaga Kerja Rp10 miliar
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Rp12 miliar
11. Dinas Ketahanan Pangan Rp7 miliar
12. Dinas Pertanahan Rp18 miliar
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp113 miliar
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp20 miliar
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp11 miliar
16. Dinas Perhubungan Rp116 miliar
17. BLUD UPT Perparkiran Rp3 miliar
18. BLUD UPT Pengelola Trans Pekanbaru Rp24 miliar
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp22 miliar
20. Dinas Koperasi dan UKM Rp8 miliar
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp15 miliar
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Rp13 miliar
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp10 miliar
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp14 miliar
25. Dinas Pertanian dan Perikanan Rp22 miliar
26. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Rp15 miliar
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp18 miliar
28. Badan Pendapatan Daerah Rp79 miliar
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rp134 miliar (kesepakatan KUA-PPAS di angka Rp78 miliar
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp19 miliar
31. Badan Penelitian dan Pengembangan Rp9 miliar
32. Sekretariat Daerah Rp136 miliar
33. Sekretariat DPRD Rp136 miliar
34. 15 Kecamatan se-Kota Pekanbaru Rp191 miliar
35. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp17 miliar
36. Inspektorat Rp27 miliar.(grc)