Dalam sebuah organisisasi, pergantian estafet kepemimpinan kerap dilakukan apabila batas waktu kepengurusannya sudah berakhir. Demikian pula yang akan terjadi pada organisasi tempat para kader intelektual yang militan bernaung dan berhimpun di dalamnya serta telah melahirkan banyak pemimpin di tanah air, HMI Organisasi yang usianya menginjak usia 68 tahun tepatnya 5 Februari 2015 yang lalu, HMI kembali akan menggelar kongres yang lokasinya masih dalam perbincangan di tingkat PB HMI di Jakarta.
Sebagai organisasi tertua di Indonesia, kongres HMI selalu menjadi contoh dan panutan dalam hal proses suksesi kepemimpinannya aura demokrasi yang sangat kental dan pengambilan keputusan akan selalu hangat untuk di perbincangkan di tingkat organisasi luar HMI .Dengan usia 68 tahun,kali ini kedewasaan HMI dalam berorganisasi kembali akan diuji lewat pergelaran pemilihan Ketua Umum-nya melalui kongres ke-29.
Riau berpeluang besar Jadi tuan Rumah
Kongres Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-29 yang akan dilaksanakan tahun ini dari sekian banyak provinsi di tanah air, Provinsi Riau berpeluang besar menjadi tuan rumah Kongres.
Hal ini disampaikan oleh Fathariyanto Lisda Wakil Sekretaris Jendral PB HMI, kepada radarpekanbaru.com ,selasa (16/2).
Ket Foto : Fathariyanto Lisda Wakil Sekretaris Jendral PB HMI (Kanan)
Fathariyanto mengatakan, Berdasarkan hasil rapat harian Pengurus Besar Hipunan Mahasiswa Islam (HmI) menyatakan bahwa Provinsi Riau tepatnya Kota Pekanbaru dinyatakan salah satu dari dua calon tuan rumah kongres HMI setelah kota lainnya yakni Samarinda Kalimantan Timur.
Fathariyanto melanjutkan, Hal ini tentunya harus kita sikapi bersama baik itu Alumni HMI dan seluruh pemangku kebijakan di internal HMI ataupun pemerintah yang berada di Riau.
"Jika event ini ditaja di riau maka secara ekonomis dan pariwisata provinsi akan meningkat, kenapa demikian bayangkan 20 ribu kader HmI akan datang ke Riau ditambah para alumni yang ada di pemerintahan kabinet Jokowi-JK," kata fathariyanto, kader HMI kelahiran rohul, provinsi Riau ini.
Sebagaimana diketahui dalam kabinet Jokowi-JK setidaknya ada 4 Orang mentri dari Alumni HMI, selain wapres RI Jusuf Kalla yang juga alumni HMI mantan ketua HMI cabang Makasar.
Ket Foto: Akbar Tanjung (kiri) dan Ketua Mahkamah KonstitusiMahfud MD (kanan),Saat mahfud terpilih sebagai Koordinator Presidium Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dalam Musyawaah Nasional KAHMI IX di Riau. Mahfud mengalahkan 30 kandidat lain dalam Munas yang berlangsung dua hari itu.
"Berapa banyak hotel dan penginapan dipekanbaru yang akan terpakai untuk perhelatan akbar ini." Ungkap Fathariyanto.
"Karena itu saya mengajak kepada seluruh Alumni HmI, Kader HmI di Riau dan Pemerintah Daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang berada di bumi melayu Riau untuk mendukung perhelatan akbar ini,karna suatu kebanggaan jika kegiatan ini terlaksana di provinsi Riau." Tuturnya.
Para Kandidat Ketum Sudah Mulai Lakukan Tahap Lobi-lobi dan Konsolidasi
Mengutip Pesan kritikan yang di tulis kader HMI melalui akun Nuridah Abadiah yang ditulis di kompasiana tanggal 25 January 2015 dengan judul Menggagas Kongres HMI Berkualitas dan Berintegritas.
Menurut Nuridah Abadiah bahwa kasak-kusuk terkait siapa nantinya yang akan menahkodai organisasi rintisan Lafran Pane ini, bisik-bisik mulai terdengar di Cabang-Cabang. Konsolidasi yang dilakukan oleh para kandidat tersebut bahkan sudah mulai pada tahap turun ke Cabang.
"Mereka datang dengan membawa wajah layaknya Satrio Piningit yang merasa mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada pada organisasi. Padahal, kinerja serta rekam jejaknya masihlah diragukan sumbangsihnya bagi organisasi. Sayangnya kedatangan mereka ke cabang-cabang tanpa membawa program serta gagasan ke arah perbaikan oraganisasi ke depan. Sungguh hal ini sangatlah memalukan bagi mereka sekelas pengurus besar." katannya.
"Selama dua kali pelaksanaan kongres beberapa tahun lalu, aroma money politic begitu kental terjadi. Rekomendasi Cabang bahkan dijual ke sana kemari ibarat barang dagangan. Meskipun pada akhirnya, suara cabang tak diberikan pada pembeli rekomendasi tersebut. Dari sini sebenarnya bisa dinilai bahwa sang calon kandidat telah mengajarkan pragmatisme sempit pada pengurus yang ada di cabang-cabang. Akhirnya, uang segepok yang digelontorkan oleh kandidat ternyata mampu membuat banyak pengurus cabang yang menggadaikan idealismenya. Padahal, idealisme adalah satu-satunya harta yang harus dimiliki oleh pemuda atau mahasiswa dalam hal ini. Apa jadinya aktivis mahasiswa, terutama kader-kader HMI bila tanpa memiliki idealisme di pangkuannya?."
"Potret buram organisasi ini bisa pula dilihat dari lemahnya manajemen organisasinya. Padahal umum diketahui bahwa HMI adalah organisasi yang dikenal sangatlah tertib administrasi. Pertanyaannya adalah mengapa hal yang demikian bisa terjadi di HMI?."
"Tak sulit sebenarnya mencari jawaban atas pertanyaan tersebut di atas. Profil kandidat adalah jawabannya. Selayaknya seorang calon Ketua Umum adalah ia yang pernah merasakan asam garamnya menjadi ketua Umum Cabang, Badko, atau Ketua Bidang di PB. Sebab dengan demikian, ia sudah malang melintang dalam dunia kepemimpinan. Selama ini, atau dua priode kemarin, Ketua Umum PB HMI lahir dari mereka yang bukan berlatar belakang Ketum Cabang ataupun Ketua Bidang di PB. Imbasnya adalah konflik terus menerus mendera tiada hentinya."
"Saat HMI berada di bawah kepemimpinan Nur Fajriansyah, sebagaimana diketahui bersama, saat itu HMI pecah menjadi dua kubu. Satu kubu ada di Nur Fajriansyah. Kubu lainnya ada di belakang Basri Dodo. Konflik di tataran elite ini kemudian berimbas hingga ke cabang-cabang. Hingga saat kongres digelar di Asrama Haji Pondok Gede ada lebih dari 15 Cabang yang mengalami dualisme kepemimpinan di cabang-cabang yang ada. Hal ini berakibat timbulnya gesekan-gesekan bahkan tawur fisik antar sesama saudara di arena kongres. Media Massa bahkan terus menerus memberitakan bagaimana kacaunya pelaksanaan kongres dua tahun lalu tersebut."
Ket Foto : Nur Fajriansyah (kiri ) Pada saat Kongres ke-28 HMI
Ketua Umum PB HMI pada akhirnya terpilih setelah pagelaran kongres berjalan selama sebulan lamanya. Itu pun harus menelan korban luka-luka beberapa orang. Ironis sekali bila menyaksikan pagelaran kongres masa itu.
Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kembali prosesi kongres yang kacau balau seperti sebelum-sebelumnya, ada tiga tahapan yang seharusnya dilakukan oleh segenap stakeholder yang ada di HMI. Pertama, proses verifikasi cabang harus jauh-jauh hari sudah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar nantinya saat kongres, tidak lagi ada cabang yang mengalami kesulitan saat akan masuk ke arena kongres karena masih adanya sengketa di cabang masing-masing. Pengalaman kongres sebelum-sebelumnya seharusnya menjadi cermin bagi Panitia Nasional Kongres kali ini. Jangan sampai mengalami kejadian yang sama seperti yang lalu-lalu. Hanya keledai yang jatuh ke lubang yang sama untuk ke dua kalinya.
Kedua, untuk mencegah terjadinya dan timbulnya pragmatisme dini karena rayuan money politic pada kader HMI, maka sudah selayaknya rekomendasi cabang dan suara utusan include pada putaran pertama. Dalam artian, harus ada aturan Rekomendasi cabang hanyalah syarat kandidat agar bisa maju. Intinya, satu rekomendasi cabang nilainya hanya satu suara. Aturan seperti ini akan mempersempit ruang bagi utusan Cabang untuk melakukan transaksi jual beli suara utusan. Jika tidak ada aturan yang ketat, maka sungguh sangat disayangkan bila hanya untuk menjadi calon Ketum PB HMI saja harus menghabiskan anggaran hingga beratus-ratus juta hingga puluhan milyar rupiah lebih.
Sekarang cobalah dipikirkan, berapa ratus juta yang dianggarkan untuk membeli surat rekomendasi cabang agar bisa mengeluarkan rekomnya? Kalkulasi sendiri sudah. Banyak khan?. Emang dan sangat menghambur-hamburkan uang bila tradisi seperti ini masih terus berlangsung. Yang rugi, tentunya kandidat. Mereka harus mencari pinjaman ke sana ke mari. Bila mereka menang, yang rugi jelas organisasi karena akan menjadi lumbung ntuk menggali duit agar bisa melunasi pinjaman tadi. Bila kalah, kandidatlah yang akan tepok jidat karena dikibuli oleh peserta utusan cabang yang tak memiliki nilai ideologis di dalam hatinya. Beda halnya bila kandidat tersebut memberangkatkan cabang dan mengkarantina utusan cabang yang menjadi pendukungnya. Budaya memberangkatkan dan mengkarantina ini memang sudah menjadi tanggungjawab dari kandidat.
Ketiga, terkait dengan tekhnis verifikasi kandidat. Dari sisi ini, persyaratan yang dimunculkan adalah Calon Ketua Umum PB HMI selayaknya ia mempunyai pengalaman pernah menjadi Ketum Umum Cabang/Badko dan atau minimal pernah menjadi Ketua Bidang di PB pada periode sebelumnya. Tujuannya apa? Tentu tujuan yang hendak digapai adalah diperbaikinya lagi penataan dan manajemen organisasi yang selama ini terkesan amburadul. Kader yang pernah menjajaki posisi Ketua Umum baik di Cabang/Badko, dan minimal pernah menjadi Ketua Bidang di PB pada periode sebelumnya, tentunya mereka mempunyai pengalaman yang lebih dibanding yang belum pernah mengalami sama sekali. Pada point ini memang akan dipandang subyektif dan terkesan akan dianggap menggunting dalam lipatan kandidat yang bukan berasal dari kriteria di atas. Tujuan tulisan ini tidaklah bermaksud untuk itu, melainkan hanya sebagai sebuah penghormatan terhadap ide dan gagasan yang pantas untuk disampaikan. Tentu banyak kader HMI yang ada di semua daerah berharap, pemimpin mereka nantinya adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan organisasi ke arah yang lebih baik. Semoga HMI akan selalu Jaya! Yakusa, demikan dikatakan Nuridah Abadiah. (radarpku/kompasiana).
Editor : Alamsah.