PEKANBARU — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Riau akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) 2025 pada 19 November mendatang di Pekanbaru. Forum ini akan menjadi ajang konsolidasi dunia usaha daerah, dengan fokus pembahasan pada percepatan hilirisasi industri dan penguatan ekonomi daerah berbasis UMKM.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakrie, dijadwalkan hadir membuka Rapimprov tersebut. Kehadiran Anindya diharapkan memperkuat sinergi antara Kadin pusat dan daerah dalam mendorong daya saing ekonomi nasional melalui kebijakan yang lebih berpihak pada sektor produktif.
Rencana pelaksanaan kegiatan ini disepakati dalam rapat panitia yang dipimpin Ketua Panitia Penyelenggara, H. Asmu’i Irawan, SH, Kamis (30/10/2025) di Graha Kadin Riau, Pekanbaru.
“Rapimprov menjadi forum strategis bagi dunia usaha untuk menyampaikan masukan terhadap arah kebijakan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat peran Kadin Riau menjelang Rapimnas Kadin Indonesia,” ujar Direktur Eksekutif Kadin Riau, Kholis Romli.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, akan digelar Dialog Ekonomi bertema “Bersama Pemerintah Provinsi Riau Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Bumi Lancang Kuning.”
Gubernur Riau, Abdul Wahid, dijadwalkan menjadi keynote speaker. Sementara itu, tiga panelis akan membahas topik strategis seputar hilirisasi, investasi, perdagangan, dan pemberdayaan UMKM.
Panelis pertama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakrie, akan menyampaikan materi bertajuk “Peran Kadin dalam Mendorong Pertumbuhan Investasi melalui Hilirisasi Industri di Daerah.”
Panelis kedua, Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, akan memaparkan “Kebijakan dan Program Peningkatan Perdagangan Ekspor bagi Komoditas Unggulan Daerah.”
Sedangkan panelis ketiga, Ketua Umum Kadin Riau, Masuri, akan membahas “Pemberdayaan Pelaku Usaha UMKM melalui Kemitraan Usaha yang Berkelanjutan.”
Kholis menambahkan, hasil Rapimprov 2025 akan dirumuskan menjadi rekomendasi untuk dibawa ke Rapimnas Kadin Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 30 November hingga 2 Desember 2025.
“Kami ingin memastikan aspirasi dunia usaha di Riau menjadi bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam penguatan hilirisasi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal,” kata Kholis. ***