RADARPEKANBARU.COM - Persoalan kelebihan pegawai di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani mendapat perhatian khusus dari Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ia menegaskan tidak akan gegabah mengambil langkah pemutusan kerja massal terhadap Tenaga Harian Lepas (THL), meskipun situasi rumah sakit tengah menghadapi tantangan berat.
Saat berdialog langsung dengan para THL, Agung mengakui bahwa Pemko Pekanbaru telah sejak lama menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia menyebut keberadaan pegawai yang melebihi kapasitas rumah sakit harus diakui dan dicarikan solusi bersama.
"Saya pribadi masih punya hati. Tidak ingin ada PHK massal yang justru memperparah angka pengangguran. Tapi kita harus jujur dan cermat melihat mana yang masih bisa dibantu dan mana yang tidak sesuai aturan," ujarnya, Kamis (24/7/2025).
Agung menjelaskan, berdasarkan ketentuan Kementerian Kesehatan, rumah sakit tipe C dengan 101 tempat tidur semestinya memiliki maksimal 303 pegawai. Namun, saat ini RSD Madani memiliki 777 pegawai, jumlah yang dinilai terlalu besar.
Ia juga mengkritisi praktik rekrutmen pegawai yang disebut tidak transparan dan banyak mengandalkan koneksi.
"Sebagian besar tahu, untuk menjadi THL di sini banyak yang masuk lewat 'dekingan'. Akibatnya, jumlah pegawai menumpuk, tapi pasien yang dirawat hanya sekitar sepuluh orang per hari," jelasnya.
Namun, Wali Kota menegaskan pihaknya tetap membuka ruang solusi, terutama bagi pegawai yang terdata resmi di database pusat atau mengalami kendala administrasi yang bisa ditelusuri.
"Kalau ada yang namanya terdaftar di database pusat tapi hilang di Pemko, kita bisa bantu. Tapi kalau memang tidak terdaftar sama sekali di BKN, itu persoalan lain," tegasnya.
Ia meminta para THL bersikap jujur terkait status mereka dan tidak segan menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi. Pemko, katanya, siap menelusuri dan menyelamatkan status pegawai yang masih sesuai regulasi.(grc)