Pekanbaru, 4 Juni 2025 — Pemerintah Provinsi Riau mendapat "kado pahit" di awal masa kerja Gubernur baru. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan mencatat sederet temuan serius terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk utang sebesar Rp1,76 triliun.
Temuan ini menjadi perhatian serius Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. “Utang sebesar itu jelas membebani keuangan daerah tahun 2025. Padahal, masyarakat menanti gebrakan 100 hari kerja Gubernur, tapi justru dibayangi oleh beban utang dan pemborosan,” kata Sartika Dewi, Manager Advokasi & Riset FITRA Riau, dalam keterangan resminya.
FITRA mencatat, selain utang utama, masih ada tunggakan kepada pihak ketiga senilai Rp40,81 miliar, yang belum dibayarkan kepada kontraktor dan penyedia jasa. Ini berpotensi menghambat program pembangunan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru.
Perjalanan Dinas Boros, Pengawasan Lemah. Yang juga disorot adalah temuan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp16,98 miliar. Sartika menyebut ini sebagai bukti lemahnya kontrol internal.
“Perjalanan dinas kerap menjadi ladang pemborosan. Padahal, tahun ini saja anggarannya tembus Rp352,6 miliar. Kalau tidak dikendalikan, ini akan jadi kebocoran anggaran besar-besaran,” ujarnya.
FITRA juga menekankan, opini WDP dari BPK harus dijadikan bahan koreksi serius. “Jangan terlena dengan opini WTP di masa lalu. Justru, banyak praktik korupsi terbongkar ketika daerah masih diberi opini terbaik,” tambah Sartika.
Pendidikan: Belanja Besar, Akses Masih Sulit. Di sektor pendidikan, alokasi anggaran Riau tercatat sebesar Rp3,05 triliun atau 32% dari total belanja daerah Rp9,69 triliun. Namun, kualitas pemanfaatan anggaran dinilai belum optimal.
Sartika menjelaskan, “Hanya sekitar 15% dari anggaran pendidikan digunakan di luar gaji pegawai. Padahal, minimal 20% dari belanja pendidikan seharusnya dialokasikan untuk peningkatan akses, mutu, dan infrastruktur.”
Kondisi ruang kelas sekolah di Riau masih jauh dari ideal. Berdasarkan data 2023/2024, ruang kelas dalam kondisi baik untuk tingkat SMP hanya 51,28%, SMA 61,58%, dan SMK 64,34%. Ditambah lagi, masih banyak anak yang terancam putus sekolah.
“Tahun 2024, tercatat ada 955 anak SD putus sekolah, dan lebih dari 9.000 anak lain berisiko putus sekolah karena keterbatasan sekolah negeri dan biaya mahal di sekolah swasta,” ungkapnya.
FITRA: Perbaikan Sistemik dan Fokus pada Rakyat
Melihat rangkaian temuan ini, FITRA meminta Pemprov Riau untuk tidak menunda reformasi pengelolaan keuangan. “Sudah waktunya Gubernur Riau menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan efisiensi,” tegas Sartika Dewi.
FITRA juga merekomendasikan:
Perbaikan sistem pengawasan internal dan pengendalian anggaran;
Peninjauan ulang belanja yang tidak produktif, terutama perjalanan dinas;
Fokus pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk menjamin akses untuk kelompok rentan dan marjinal.
“Anggaran publik bukan untuk birokrasi, tapi untuk rakyat. 100 hari kerja Gubernur harus jadi momentum pembenahan, bukan sekadar seremoni,” pungkas Sartika. (*)