RADARPEKANBARU.COM - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra mengapresiasi langkah Walikota Pekanbaru Agung Nugroho yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Kewaspadaan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru.
Namun ia meminta Walikota untuk turun langsung dan mengecek ke lapangan agar SE ini benar-benar dijalankan.
"Kita apresiasi surat edaran yang dikeluarkan Pak Agung, namun harus dipertajam lagi dan dicek ke bawah, betul gak surat edaran ini dilaksanakan. Karena selama ini keluhan masyarakat terkait DBD sering tidak direspons oleh pihak puskesmas, permintaan masyarakat agar di-fogging juga tidak ada dilaksanakan,” ungkap Doni, Selasa (29/4/2025).
Baru-baru ini pun Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru mengungkapkan dari Januari hingga akhir April 2025, tercatat sebanyak 351 kasus DBD yang tersebar di 15 kecamatan. Dengan Kecamatan Payung Sekaki yang tertinggi, dengan 43 jumlah kasus.
Sebagai dewan yang juga dari Dapil Payung Sekaki, kata Doni, pihaknya juga telah menyampaikan dari jauh-jauh hari ke Puskesmas Payung Sekaki untuk mengakomodasi permintaan masyarakat untuk fogging.
“Waktu itu, sudah ada dua orang yang terdampak DBD, namun pihak puskesmas beralasan tidak punya anggaran. Terus untuk biaya fogging saja, mereka mengatakan terhutang,” jelasnya.
Ia juga mendorong Walikota Pekanbaru untuk mempertegas semua Puskesmas yang ada di Pekanbaru, menyikapi laporan masyarakat yang terdampak DBD.
“Bukan hanya di Payung Sekaki, kemarin di Kecamatan Sukajadi juga ada laporan masuk, ada dua orang terkena DBD. Pihak rumah sakit dan kelurahan hanya datang begitu saja, tidak ada realisasi di situ. Mereka hanya turun begitu saja secara seremonial dan mendata,” tegasnya.
Ia mengaku kecewa dengan sikap Puskesmas yang seperti itu. Apa pun alasannya, pihak Puskesmas harus cepat merespons dan menanggapi laporan dari masyarakat.
“Sebetulnya di kecamatan lain juga banyak. Karena mungkin tidak direspons tadi, ditambah lagi situasi ekstrem sekarang, cuaca yang kadang panas kadang hujan. Kita tidak ingin mendengar alasan anggaran tidak ada, tukang fogging tidak dibayar, karena efeknya ke masyarakat, masyarakat juga yang akhirnya kena DBD,” tutupnya.(ckc)