MERANTI – Kepemimpinan Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, kembali dipertanyakan setelah ratusan perangkat desa di daerahnya mogok kerja akibat gaji yang tak kunjung dibayarkan selama tujuh bulan. Akibatnya, layanan administrasi desa di berbagai kecamatan lumpuh total, membuat masyarakat kesulitan mengurus dokumen penting.
Di Desa Centai, Kecamatan Pulau Merbau, kantor desa nyaris kosong. Kepala Desa Muhammad Allatif mengaku hanya dirinya yang masih datang bekerja, sementara seluruh stafnya memilih berhenti karena sudah tidak sanggup bertahan tanpa gaji.
"Saya tak bisa menyalahkan mereka. Bagaimana mungkin mereka terus bekerja jika hak mereka tak dibayar selama berbulan-bulan? Saya sendiri masih bertahan karena masyarakat butuh pelayanan," ujar Allatif, Rabu (26/3/2025).
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kepulauan Meranti menyebutkan bahwa masalah ini bukan sekadar keterlambatan pembayaran, tetapi mencerminkan buruknya tata kelola keuangan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Asmar.
"Kami sudah mencoba meminta kepastian ke Pemkab, tapi jawaban mereka tidak jelas. Dana desa seharusnya sudah ada, tinggal disalurkan. Tapi entah kenapa sampai sekarang tidak ada kejelasan. Ini bukan sekadar keterlambatan, ini adalah bentuk kegagalan pengelolaan anggaran," tegasnya.
Kondisi ini semakin memperburuk citra Bupati Asmar, yang sebelumnya juga mendapat sorotan karena dinilai gagal dalam mengelola berbagai persoalan daerah.
Akibat mogoknya perangkat desa, masyarakat kini menghadapi berbagai kesulitan dalam mengurus administrasi. Banyak warga yang butuh layanan kependudukan, perizinan, hingga surat keterangan usaha, tetapi tak bisa mendapat pelayanan karena kantor desa kosong.
Seorang warga Desa Centai mengungkapkan kekesalannya. "Saya mau urus surat nikah, tapi kantor desa kosong. Masalah gaji ini seharusnya urusan pemerintah, kenapa malah rakyat yang harus menanggung akibatnya?" keluhnya.
Desakan Agar Bupati Bertanggung Jawab
Kemarahan masyarakat dan perangkat desa semakin memuncak. Mereka menuntut Bupati Asmar segera menyelesaikan masalah ini, atau bersiap menghadapi gelombang protes yang lebih besar.
"Jangan hanya diam! Kalau memang tidak mampu menyelesaikan, sebaiknya mundur saja. Jangan biarkan perangkat desa dan masyarakat terus menderita," kata salah satu kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Bupati Asmar. Jika tidak segera diselesaikan, bukan hanya pemerintahan desa yang lumpuh, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya yang semakin runtuh. (redaksi)