"Tunda bayar yang disepakati oleh Banggar pada saat itu Rp570 miliar, ternyata tadi sudah sama-sama kita dengar kepala BPKAD mengatakan tunda bayar 2024 mencapai Rp915 miliar," terang Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, disela-sela rapat Banggar dengan tiga OPD seperti BPKAD, Bapenda dan PUPR PKPP Riau, Jumat (14/2/2025) di ruang medium gedung DPRD Riau.
Penambahan jumlah yang sangat besar ini kata politisi Golkar ini menjadi tanda tanya Banggar DPRD Riau sehingga Banggar perlu meminta keterangan dari OPD yang terkena tunda bayar," Kok banyak tambahnya? Sementara kami sebelumnya tidak diberitahu malah kami dapat data dari luar bukan dari Pemprov Riau," ujarnya.
Dari informasi kepala PUPR PKPP tadi jelas Perisman setelah APBD disyahkan ternyata ada penambahan kegiatan sebesar Rp12 miliar tanpa sepengetahuan dan tanpa pemberitahuan ke DPRD Riau dan itu baru satu OPD," Dari penjelasan Kabid Bina Marga Tezza, kegiatan Rp12 miliar itu untuk perbaikan jalan di dalam Kota Pekanbaru dan perbaikan jembatan di Bangkinang," ucapnya.
Tunda bayar ini lanjutnya menambah defisit APBD 2025 yang sebelumnya hanya Rp1,3 triliun menjadi Rp2,21 triliun ," Dulu saat saya katakan ada defisit ada yang membantahnya, sekarang terbukti ada defisit yang luar biasa jumlahnya," ujarnya.
Selain dari tunda bayar tambahnya defisit juga diakibatkan oleh hutang bayar pajak Rp45 miliar, transfer ke daerah, kabupaten dan kota Rp507 miliar.
Untuk itu ia minta kepada masyarakat Riau jangan terlalu banyak berharap kepada Gubernur Riau terpilih untuk segera mewujudkan visi dan misinya
"Karena kondisi keuangan kita sangat minim sekali, masyarakat Riau dapat mengerti dan memahami kondisi keuangan kita," tutupnya. (grc)