RADARPEKANBARU.COM - APBN 2015 mengalokasikan dana 5 Milyar bagi Bawaslu Provinsi Riau untuk Pengawasan. Hal ini mengingat Pemilukada hanya terselenggara di 4 kabupaten/kota dari 12 kabupaten/kota yang ada. Alokasi tersebut menurun signifikan dibandingkan alokasi dana 2014.
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Anderson, S.PI., M.Si tidak menyebutkan secara spesifik untuk dana Pengawasan Pemilukada, namun secara keseluruhan Anggaran Bawalu Riau ditahun 2015 berjumlah 5 miliar lebih, semua sudah termasuk tugas-tugas pengawasan Pemilu dan belanja operasional di tahun 2015. Untuk tugas-tugas pengawasan Pemilukada berdasarkan Perpu No.1/2014 yang telah diterima oleh DPR dan disetujui menjadi Undang-Undang akan dilakukan penyesuaian kegiatan yang nantinya akan dirumuskan kembali oleh masing-masing Kasubbag di Bawaslu Provinsi Riau melalui proses revisi anggaran.
Anggaran Bawaslu Provinsi Riau di tahun 2015 hanya sekitar 8 persen dari tahun 2014. Hal ini karena kewenangan penganggaran sesuai aturan yang berlaku saat ini, yaitu Pemilukada Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi dan Pemilukada Bupati/ Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
Pada Kesempatan lain Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Nur Asni, S.E. menyampaikan akan mendukung semaksimal mungkin kegiatan Pengawasan Pemilukada 2015. Banyak Program-program yang telah dirumuskan untuk mendukung hasil Pengawasan secara maksimal. Salah satu rumusan Program Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Perguruan Tinggi, dan masih banyak Program-program lainnya.
Terpisah, Anggota Bawaslu Riau Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si, menyebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam pasal 75 Undang-Undang 15/2011 di fasilitasi oleh sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Alokasi dana yang telah diaplikasikan tentu dalam upaya mendukung pengawasan maksimal. Alokasi tersebut sudah dirumuskan dalam bentuk kegiatan, hasil koordinasi dari kasubbag dilingkungan Bawaslu Riau. (rls)