Beberapa pihak terkait yang dihubungi tentang proses pembebasan lahan flyover itu mengaku masih menunggu pihak Dinas PUPR-PKPP Riau untuk membahas lebih lanjut persoalan pembebasan lahan flyover Simpang Empat Panam.
Camat Bina Widya Indah Vidya Astuti yang dihubungi GoRiau.com mengatakan, rapat terakhir membahas persoalan pembebasan lahan flyover Simpang Empat Panam digelar di ATR BPN Kota Pekanbaru pada 6 November 2024 lalu.
"Hasil rapat terakhir di BPN dengan (Dinas) PUPR Provinsi Riau, belum ada kelanjutan karena anggaran," kata Indah dalam pesan whatsapp-nya, Rabu (12/2/2025).
Indah berjanji akan memastikan lagi anggaran pembebasan lahan flyover itu dengan pihak terkait. "Coba saya cek untuk tahun ini dengan pihak terkait," katanya.
Lurah Simpang Baru M Zulfi Sahri yang dihubungi terpisah juga mengaku masih menunggu informasi dari pihak PUPR Riau.
"Belum (selesai) Pak. Terakhir rapat kemarin dengan BPN, camat, PU dan unsur lain kami menunggu informasi dari PU untuk pertemuan selanjutnya. Sampai sekarang belum ada info," kata Zalfi.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Teza Dasra kepada media sebelumnya menyebutkan, proses pembebasan lahan flyover Simpang Empat Panam paling lambat sudah selesai Desember 2024. Penetapan lokasi (penlok) pembangunan flyover itu sudah ada, sehingga tanah yang akan diganti rugi juga sudah jelas.
Menurut Teza saat itu, dana untuk pembebasan lahan flyover Simpang Empat Panam itu sudah dianggarkan Rp77 miliar dalam APBD-P Riau tahun anggaran 2024. Jumlah lahan yang akan dibebaskan sebanyak 93 persil terletak di dua kecamatan, yakni Kecamatan Bina Widya dan Kecamatan Tuah Madani.
Sumber goriau.com di lapangan juga mengakui pembebasan lahan flyover Simpang Empat Panam belum jelas. "Sampai kini belum ada kejelasan. Mungkin tunggu gubernur baru bekerja dulu," sebutnya.
Informasi yang beredar, kata sumber yang mengaku juga punya lahan yang akan dibebaskan itu, harga ganti rugi lahan flyover tersebut mencapai Rp7 juta per meter. "Harga kabarnya 7 juta/ meter. Tapi pastinya tak tau juga. Belum ada kesepakatan," kata sumber.
Terkait nilai ganti rugi lahan flyover itu, Lurah Simpang Baru M Zulfi Sahri mengaku tidak mengetahuinya. "Belum dapat saya info itu Pak," jawabnya.
Belum diperoleh informasi resmi dari pihak Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau terkait perkembangan proses pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Simpang Empat Panam ini.
Untuk diketahui, lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan flyover Simpang Empat Panam berada di Kecamatan Bina Widya seluas 4.201,83 meter persegi, dan di Kecamatan Tuah Madani seluas 5.547,34 meter persegi.
Dari Feasibility Study (FS) yang diterbitkan, direkomendasikan flyover Simpang Empat Panam akan dibangun di sisi Jalan HR Soebrantas menuju ke arah Rimbo Panjang jalan ke Bangkinang. Sementara kendaraan dari arah Jalan Garuda Sakti dan Kubang Raya dan sebaliknya akan melintas di bawah flyover. ***