Air Tiris – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, SE, MBA, MH, didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Suhermi, ST., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah (Perseroda) Tahun 2024 di Kantor Pusat PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah, Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Senin (16/12/2024). Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut adalah perubahan nomenklatur dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Namun, di tengah pembahasan tersebut, muncul kritik tajam dari tokoh masyarakat Kampar, Amin SAg, dan mahasiswa Kampar, Wahyu Satria, terkait kurangnya transparansi dan minimnya kontribusi PT. BPRS dalam mendorong ekonomi rakyat.
Mahasiswa Kampar, Wahyu Satria, menyoroti ketidakjelasan informasi terkait dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah. Sebagai lembaga yang menggunakan dana publik, Wahyu menilai sudah seharusnya bank ini memberikan laporan terbuka mengenai besaran dana yang diterima dan penggunaannya.
"Kami, sebagai masyarakat dan mahasiswa Kampar, merasa sangat perlu adanya keterbukaan terkait penggunaan dana publik. Tidak ada kejelasan mengenai apakah laba tersebut digunakan untuk pembangunan ekonomi daerah atau hanya berputar di kalangan manajemen," ujar Wahyu Satria.
Ia juga menyoroti laporan yang menunjukkan dana lebih banyak digunakan untuk pembiayaan bisnis para manajemen, bukan untuk pembiayaan usaha rakyat, terutama UMKM. "Jika dana digunakan untuk bisnis manajemen saja, bagaimana bank ini bisa menjalankan perannya sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat?" tambahnya.
Senada dengan Wahyu, tokoh masyarakat Kampar, Amin SAg, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, keberadaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah belum memberikan dampak signifikan dalam menunjang perekonomian masyarakat Kampar.
"Kita belum melihat dan merasakan kiprah BPRS Berkah Dana Fadhlillah dalam menunjang ekonomi masyarakat, bahkan eksistensinya pun masih belum begitu mengakar di tengah-tengah masyarakat. Apalagi program peningkatan ekonomi kerakyatan belum begitu jelas disuguhkan untuk masyarakat yang membutuhkan modal kerja atau modal usaha," tegas Amin.
Ia juga mengingatkan agar keberadaan bank ini tidak menjadi beban bagi keuangan daerah. "Perlu ditinjau ulang lagi... jangan sampai keberadaannya justru membebani keuangan daerah. Kita sudah ada BPR Sarimadu yang hingga saat ini pun belum jelas keberadaannya," imbuhnya.
Amin berharap, di bawah kepemimpinan Bupati Kampar yang akan datang, permasalahan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan. "Semoga di masa kepemimpinan Bupati Kampar yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Pak Ahmad Yuzar dan Ibu Misharti, hal ini menjadi skala prioritas untuk dibenahi," tutupnya.
Pj. Bupati Kampar Hambali dalam rapat tersebut menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan inovasi produk keuangan syariah. Namun, kritik dari mahasiswa dan tokoh masyarakat ini menjadi pengingat bahwa perbaikan sistem transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mendasar yang harus segera dilakukan.
Tanpa langkah konkret dalam pengelolaan dana yang terbuka dan penyaluran kredit yang tepat sasaran, keberadaan PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah berpotensi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kampar. (HR)