Pekanbaru – M. Hasby Assodiqi, S.Sos, anggota DPRD Provinsi Riau periode 2024-2029 dari Partai NasDem, kini menjadi perhatian utama masyarakat Rokan Hulu. Dengan perolehan suara signifikan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau 3, Hasby mengemban harapan besar untuk menyelesaikan konflik agraria yang selama bertahun-tahun menjadi masalah di Kotalama dan Desa Sontang, sesuai janji politiknya saat kampanye.
Harapan Warga Kotalama: Hak Plasma dan Keadilan Agraria. Masyarakat Kotalama telah lama menuntut pemerintah mencabut izin dan menghentikan aktivitas dua perusahaan besar, yakni PT Ekadura Indonesia dan PT Sumber Jaya Indah Nusa Coy. Keduanya diduga tidak melaksanakan kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20% dari total lahan Hak Guna Usaha (HGU), sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, perusahaan dinilai melanggar Pasal 40 huruf k jo Pasal 64 Permen ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017, yang mewajibkan alokasi lahan kepada masyarakat setempat sebagai bagian dari izin HGU.
H. Syamsul Bahri, tokoh masyarakat Kotalama, menegaskan bahwa masyarakat telah lama kehilangan hak atas tanah mereka. "Kami hanya menuntut yang menjadi hak kami sesuai undang-undang. Kewajiban perusahaan harus dijalankan, tetapi mereka terus mengabaikan aturan ini. Kami berharap M. Hasby Assodiqi mampu memperjuangkan hal ini di DPRD Riau," ujarnya.
Menuntut Keadilan. Di Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, warga juga menggelar aksi unjuk rasa terhadap PT Kandis Mekar Lestari, sebuah perusahaan perkebunan yang telah beroperasi sejak 2006. Perusahaan ini diduga tidak memenuhi kewajiban plasma sebesar 20% dari 800 hektar lahan HGU yang dimiliki.
Junaidi, SE, seorang tokoh masyarakat setempat, mengungkapkan bahwa selain kewajiban plasma yang diabaikan, perusahaan juga tidak memiliki program tanggung jawab sosial (CSR) yang jelas. "Perusahaan tidak memberikan kontribusi apa pun untuk pembangunan desa kami. Bahkan, mereka tidak memberdayakan tenaga kerja lokal," katanya.
Warga menuntut agar perusahaan segera memenuhi hak mereka sesuai peraturan hukum yang berlaku. "Kami akan terus menduduki lahan ini hingga tuntutan kami dipenuhi. Ini adalah perjuangan demi keadilan," tambah Junaidi.
Peran Strategis Hasby Assodiqi.
Sebagai anggota DPRD Riau, Hasby Assodiqi diharapkan mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan konflik ini. Posisi strategisnya memberikan peluang besar untuk mendesak perusahaan-perusahaan tersebut mematuhi aturan hukum yang ada.
"Kami memilih Hasby karena janji politiknya. Ini saatnya membuktikan bahwa dia benar-benar peduli terhadap aspirasi rakyat. Kami ingin melihat langkah konkret, bukan hanya retorika," ujar seorang warga Kotalama.
Imbauan Kepala Desa dan Aparat Keamanan. Kepala Desa Sontang, Zulfahrianto, meminta masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. Ia juga berharap pihak perusahaan tidak memancing konflik dengan mendatangkan massa tandingan.
"Kami mendukung aspirasi masyarakat, tetapi semuanya harus dilakukan secara damai. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan kita sendiri," katanya.
Kapolsek Bonai Darussalam, Iptu Suheri Sitorus, yang memimpin pengamanan aksi, menyampaikan apresiasinya terhadap warga yang tetap menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. "Kami akan terus memantau situasi agar tetap kondusif. Semoga ada solusi yang membawa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.
Menanti Janji Politik Terwujud. Konflik agraria di Kotalama dan Desa Sontang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga soal keadilan bagi masyarakat setempat yang selama ini merasa diabaikan. Harapan besar kini tertumpu pada M. Hasby Assodiqi untuk membawa persoalan ini ke tingkat provinsi dan memastikan hak masyarakat terpenuhi.
Apakah janji politik Hasby akan terwujud? Langkah nyata dan keberaniannya untuk bersuara akan menjadi penentu apakah konflik ini akan berakhir dengan solusi yang adil bagi masyarakat.(*)