"Penerimaan perpajakan menyumbang Rp23,45 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp1,23 triliun. Meski penerimaan perpajakan menurun 1,17 persen, penerimaan PBB meningkat 1,73 persen, dan bea keluar naik signifikan 10,26 persen, menunjukkan potensi yang menjanjikan bagi penerimaan daerah," ujar Heni, Jumat (20/12/2024).
Dari sisi belanja, realisasi APBN di Riau mencapai Rp30,89 triliun, tumbuh 11,15 persen (yoy). Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 20,67 persen dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 7,88 persen. "Belanja pegawai naik 25,44 persen, belanja barang tumbuh 14,36 persen, belanja modal meningkat 27,41 persen, dan bantuan sosial melonjak 31,10 persen, mencerminkan peran strategis APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi," jelas Heni.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan tercatat Rp29,64 triliun dengan belanja sebesar Rp30,36 triliun. Ini menciptakan defisit Rp723,84 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp812,17 miliar, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp88,32 miliar.
"Pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp21,385 triliun atau 72,15 persen dari total pendapatan APBD. Ketergantungan ini perlu diimbangi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar Riau semakin mandiri secara fiskal," kata Heni.
Meskipun APBN mengalami defisit Rp6,22 triliun hingga November, Heni menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau, khususnya melalui belanja yang terarah dan optimal.
"Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang berkelanjutan," tutup Heni. (grc)