Pemprov Riau Berupaya Percepat Hapus Kemiskinan Ekstrem bagi 100.330 jiwa

RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Provinsi Riau kini berupaya mempercepat kemiskinan ekstrem atau kemiskinan absolut yang tercatat tahun 2022 ada 100.330 jiwa itu.

"Untuk itu konvergensi perlu lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah berupaya menanggulangi kemiskinan di daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota melalui gerakan bersama lintas sektor dan seluruh pemangku kepentingan," kata Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau, Emri Juli Harnis di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengatakan itu dalam acara Fasilitasi Bimbingan Teknis Terpadu bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa/kelurahan guna memperkuat TPPS tingkat desa dan kelurahan, digelar BKKBN Provinsi Riau secara daring.

Emri mengatakan, kinerja penurunan stunting di TPPS tingkat desa dan kelurahan perlu lebih ditingkatkan karena

sejauh ini upaya percepatan penurunan stunting masih diangka 1 persen. Target nasional tahun 2024 angka stunting bisa turun menjadi 14 persen sehingga dibutuhkan upaya maksimal lewat kolaborasi dan konvergensi yang tepat untuk menurunkan prevalensi stunting tersebut.

"Perlu sinergi antara seluruh pemangku kepentingan pemerintah dan swasta," ujarnya.

Ia menyebutkan, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Provinsi Riau yaitu 22,3 persen sehingga untuk mencapai 14 persen target pemerintah tahun 2024 maka Riau perlu berjuang menurunkan prevalensi stunting sebesar 2,7 persen/tahun.

Dibutuhkan intervensi spesifik dan sensitif. Untuk intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan lainnya.

"Intervensi sensitif juga belum mencapai target. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan seperti penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi," katanya.

Intervensi sensitif, katanya, berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya stunting. Tapi belum semua data cakupan indikator intervensi sensitif tersebut yang tercapai.

"Karenanya peran TPPS di seluruh tingkat wilayah perlu lebih diperkuat, sebab TPPS bertugas memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan, memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan," katanya.

Selain itu melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan, dan melaksanakan rembuk stunting di tingkat desa/kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Ia menyebutkan, penduduk miskin di Riau tercatat 485,03 ribu jiwa, jumlah keluarga sasaran mencnapai 920.306 keluarga, sedangkan yang perlu diintervensi sebanyak 752.782 keluarga beresiko stunting.

Selain itu tahun 2022 ada perluasan locus stunting di sejumlah kabupaten di Riau dibanding tahun 2021. Seperti di Indragiri Hilir dari 15 desa/kelurahan locus stunting tahun 2021 dan bertambah 40 locus pada tahun 2022.

Di Rokan Hulu dari 10 locus stunting bertambah menjadi 31, di Bengkalis dari 15 menjadi 23 locus stunting serta Pekanbaru dan Siak masing-masing bertambah dari 15 menjadi 20 locus stunting. Sementara, di Kuansing yang yang tahun 2021 tercatat 0 justru menjadi 8 locus stunting tahun 2022.

Kepala BKKBN Perwakilan Riau Mardalena Wati Yulia mengatakan, di Riau sudah terbentuk 1.876 Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di desa dan kelurahan se-Riau.

Akan tetapi, katanya lagi, tugas kader TPPS belum bekerja optimal sehingga mereka perlu diberikan pembekalan dan bimbingan teknis agar mereka mengetahui tugas pokok dan fungsinya.

"Melalui pembekalan ini maka diharapkan percepatan penurunan stunting di desa dan kelurahan bisa lebih maksimal, terkait desa dan kelurahan sudah memiliki TPPS," kata Mardalena Wati Yulia.(ant)