RADARPEKANBARU.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI DR Achmad MSi menghadiri rapat koordinasi pendidikan Islam yang digelar oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center Rokan Hulu, Rabu (24/2/2021).
Kehadiran mantan bupati Rokan Hulu 2 periode itu dalam Rakor yang digelar Kanwil Kemenag Riau ini bertujuan menyerap aspirasi dari Kantor Kemenag kabupaten/kota khususnya soal pengembangan pendidikan Islam.
Selain dihadiri Kepala Kemenag Kabupaten Kota se-Riau rakor ini juga dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Riau Drs. H.Mahyudin MA dan Kepala Kantor ATR BPN Rohul yang diundang menjadi pembicara terkait program tanah wakaf.
Mahyudin mengatakan rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi sekaligus menyerap aspirasi dari kemenag kabupaten/kota se-Riau.
Dalam rakor pendidikan Islam tersebut sebagian besar Kemenag se-Riau masih menyuarakan terkait rendahnya insentif guru non-PNS non-sertifikasi yang diberikan Kementerian Agama.
"Kondisi kita di Riau ini, memang insentif guru non-PNS non-sertifikasi sangat minim. Untuk itu butuh dorongan bagaimana insentif sebesar Rp250 ribu itu bisa naik sehingga kesejahteraan guru bisa ditingkatkan. Setidaknya Rp1 juta seperti yang diterima Penyuluh Agama," cakap Mahyudin.
untuk itu sebagai wakil rakyat Riau di Senayan, Kanwil Kemenag Riau berharap Achmad dapat mendorong agar pemerintah meningkatkan insentif bagi guru non-PNS sehingga bisa mengangkat kesejahteraan mereka.
Selain insentif bagi guru Agama non PNS, aspirasi yang disuarakan Kemenag Kabupaten/kota se-Riau adalah pembangunan fisik Program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pasalnya banyak usulan pembangunan fisik baik kantor KUA, madrasah dan Kantor Pelayanan Haji terpadu tidak bisa diproses karena tanah tersebut belum bersertifikat atas nama Kementerian Agama.
"SBSN salah satunya syarat tanah harus sudah sertifikat atas nama Kemeterian Agama namun sekarang banyak lahan itu masih berupa hibah namun masih atas nama pemerintah daerah dan sebagian besar itu adalah tanah wakaf," ujarnya.
Menanggapi Aspirasi tersebut, Achmad menyatakan akan memperjuangkan peningkatan insentif bagi guru non PNS melalui anggaran Kementerian Agama di APBN 2022.
Selain insentif, sarana prasarana madrasah juga akan diupayakan termasuk Bantuan Operasional (BOP) non Fisik yang tahun 2020 lalu berhasil dikucurkan hingga Rp14,8 miliar ke Pondok Pesantren dan madrasah se-Riau agar mampu bertahan di tengah Pandemi Covid-19.
"BOP ini sangat dirasakan manfaatnya oleh madrasah dan Ponpes paling tidak untuk membayar kebutuhan operasional madrasah seperti listrik, air, internet dan lain sebagainya. Kita akan dorong program ini ditingkatkan," jelasnya.
Terkait keluhan sebagian kemenag yang tak mendapat program SBSN karena aset lahan belum bersertifikat atas nama Kementrian Agama, Achmad siap memfasilitasi dengan pemerintah provinsi untuk mendorong pemerintah daerah segera memperjelas status hibah lahan dengan mensertifikatkan lahan itu atas nama Kementrian Agama.
"Begitu juga dengan tanah madrasah yang statusnya masih tanah wakaf kita akan dorong BPN dan Badan Wakaf Indonesia membantu ini, sehingga aset lahan seperti madrasah yang berdiri di lahan wakaf bisa disertifikatkan atas nama Kementrian Agama sehingga bisa mendapatkan program SBSN" pungkasnya.(ckc)