RADARPEKANBARU.COM -- Arief Budiman dicopot dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (13/1), karena dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusan itu merupakan buntut panjang dari pemecatan Komisioner Evi Novida Ginting.
Perkara bermula dari sengketa hasil Pileg DPRD Kalbar antara dua caleg Partai Gerindra, Hendri Makaluasc dan Cok Hendri Ramapon. Keduanya bersengketa terhadap perolehan suara 19 desa yang menjadi penentu kemenangan. DKPP menyatakan Evi bertanggung jawab atas ketidakpastian hukum dalam sengketa itu. Evi saat itu menjabat Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu KPU RI.
Saat perkara berjalan, KPU Kalbar sempat menyurati KPU RI untuk meminta arahan. KPU RI meminta KPU Kalbar tidak melaksanakan putusan Bawaslu untuk mengoreksi hasil perolehan suara. "Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu VII Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis Muhammad pada sidang di Kantor DKPP, Jakarta, 18 Maret 2020.
Putusan itu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dengan menandatangani Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Evi dipecat secara tidak terhormat per tanggal 23 Maret 2020. Evi tidak terima dengan putusan itu lantas menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Arief Budiman disebut mengantar Evi ketika mengurus gugatan ke PTUN Jakarta pada 18 Maret 2020.
Empat bulan sidang berjalan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Evi. PTUN meminta Jokowi mencabut Keppres pemecatan Evi dari jabatan Komisioner KPU. Jokowi pun menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 untuk mencabut pemecatan Evi. KPU RI menerbitkan Surat Nomor 663/SDM.12-SD/05/KPU/VIII/2020 sebagai pengaktifan kembali Evi sebagai Komisioner KPU.
Masalah berlanjut saat seorang wiraswasta bernama Jupri melaporkan Arief ke DKPP. Jupri mempermasalahkan keikutsertaan Arief saat Evi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.(cnn)