RADARPEKANBARU.COM - Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif menyebut pemerintah plinplan dalam menentukan pelaksanaan salat Idul Fitri di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Slamet mengatakan pihaknya menyayangkan sikap pemerintah saat ini, karena sebelumnya sempat mewacanakan pelonggaran kegiatan ibadah di masjid.
"Pemerintah plinplan dalam urusan hukum dan kebijakan, amburadul komunikasi. Wamenag kemarin dalam waktu saja sudah mempersilakan kelonggaran, Menagnya meralat ucapannya sendiri," kata Slamet lewat pesan singkat , Kamis (14/5).
Slamet pun menyinggung Presiden Joko Widodo sebagai pembuat berbagai kebijakan plinplan pemerintah. Selain soal Salat Id, kata Slamet, ada pula kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menyusahkan rakyat.
Untuk itu, Slamet mengimbau umat Islam untuk mengikuti fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) ketimbang pemerintah. Dalam fatwa itu, umat Islam yang berada di kawasan minim kasus corona atau menunjukkan tren penurunan jumlah kasus boleh Salat Id seperti biasa.
"Umat ikuti saja fatwa MUI terbaru. Dalam fatwa terbaru kemarin, MUI membolehkan salat berjemaah di lapangan atau masjid asal sesuai protap pandemi Covid-19," ujar Slamet.
Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menganjurkan umat Islam salat Idul Fitri di rumah. Sebelumnya, wacana pelonggaran kegiatan di rumah ibadah dilontarkan Menag Fachrul Razi dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI. Wacana itu direspons desakan berbagai ormas, termasuk PA 212, untuk segera membuka kembali tempat ibadah.
Namun pada Rabu (13/5), Fachrul menyarankan salat Id dilakukan di rumah selama pandemi. Kemenag juga mengonfirmasi pembatalan relaksasi tempat ibadah.
"Betul, boleh tidak salat, karena hukumnya sunnah. Tapi Menag menyarankan untuk tetap sholat di rumah, karena hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan," tulis Fachrul lewat pesan singkat kepada CNNINdonesia.com, Rabu (13/5).
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga tidak menganjurkan umat Islam menggelar salat sunah Idul Fitri tahun ini secara berjemaah di masjid dan/atau lapangan seperti biasanya.
Anjuran ini berkaitan dengan pandemi corona yang tengah terjadi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah khawatir bila warga tetap menggelar salat berjemaah di masjid atau lapangan justru akan memunculkan klaster baru tempat penularan wabah tersebut.(cnn)