RADARPEKANBARU.COM - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri meminta agar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) tidak dilibatkan dalam mendata masyarakat penerima bantuan akibat dampak dari Covid-19.
"PMB-RW tidak bisa mendata karena yang akurat itu adalah RT dan RW. Karena banyak pengaduan RT dan RW bahwa pendataan yang dilakukan oleh PMB-RW tidak tepat sasaran," cakap Aidil, Rabu (15/04/2020).
Dari itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru ini meminta kepada Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengambil data yang berasal dari RT dan RW.
Selanjutnya, Aidil menuturkan akibat dari Corona tersebut banyak berdampak kepada ekonomi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang akhirnya masuk ke dalam kategori tidak mampu. "Yang tidak ada Kartu Keluarga (KK) dan juga yang rumahnya masih menyewa untuk tetap didata," jelasnya.
Bahkan Aidil membeberkan bahwa data yang berasal dari PMB-RW tidak akurat sehingga nantinya dikhawatirkan akan memicu keributan di lapangan.
Sementara itu Deni, Ketua RW 06 Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai saat dihubungi juga menuturkan bahwa data yang dilakukan oleh PMB-RW tersebut tidak tepat sasaran.
"Selanjutnya data PKH itu data dari Dinsos langsung, jadi warga kita yang mendapatkan bantuan kita sendiri selaku perangkat daerah tidak mempunyai datanya," jelasnya.
Selanjutnya Deni menuturkan bahwa jika ada warga yang dekat dengan petugas dari PMB-RW, maka warga tersebut otomatis akan langsung dimasukan ke dalam datanya.
"Makanya itu data tersebut tidak tepat sasaran, karena wabah ini bukan hanya berdampak pada warga miskin saja," tukasnya.(ckc)