KABUL - Afganistan mendeklarasikan pejawat Ashraf Ghani memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Tapi pesaingnya menolak hasil itu dan berjanji membentuk pemerintahan sendiri. Hal ini meningkatkan ancaman gejolak baru di Afghanistan. Tepat ketika perundingan kesepakatan damai dengan Taliban sedang berjalan.
Pemilihan presiden keempat sejak pasukan Amerika Serikat (AS) menggulingkan pemerintahan Taliban pada 2001 ini digelar pada 28 September. Tapi prosesnya diwarnai tuduhan kecurangan, masalah teknis perangkat biometrik yang digunakan untuk memilih, serangan, dan ketidakberesan lainnya. Komisi Pemilihan Independen (IEC) mengumumkan Ghani menang dengan 50,64 persen suara. Sementara Abdullah Abdullah, mantan wakil dan pesaing utama Ghani berada di urutan kedua dengan 39,52 persen suara.
Tapi Abdullah Abdullah mengatakan ia dan sekutunya telah memenangkan pemilihan umum. Ia berjanji akan segera membentuk pemerintahan. "Hasil mereka (IEC) yang diumumkan hari ini adalah hasil perampokan pemilu, kudeta terhadap demokrasi, pengkhianatan pada kehendak rakyat dan kami menilainya ilegal," kata Abdullah Abdullah dalam konferensi pers, Rabu (19/20).
Pada Desember lalu IEC mengumumkan hasil awal pemilihan ini. Saat itu Ghani yang juga mantan petinggi Bank Dunia memenangkan pemilihan dengan hasil tipis. Tapi Abdullah Abdullah menolak hasil tersebut. Menurutnya Ghani mencurangi pemilihan umum dan ia meminta peninjauan penuh. Ghani membantah tuduhan tersebut.
Perselisihan ini juga terjadi dalam pemilihan 2014 Ketika Ghani dan Abdullah saling lempar tuduhan kecurangan. AS pun turun tangan dengan menengahinya dengan menjadikan Ghani presiden dan Abdullah Abdullah sebagai chief executive.(rep)