Debat Capres-Cawapres : Prabowo Sarat Gagasan, Joko Tekankan Implementasi

RADARPEKANBARU.COM - Dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, memaparkan gagasan-gagasan mereka dalam debat yang berlangsung dua jam lebih di Balai Sarbini, Jakarta, Senin malam 9 Juni 2014.

Debat capres-cawapres perdana ini mengambil tema pembangunan demokrasi, pemerintahan bersih, dan kepastian hukum. Isu hak asasi manusia masuk di sini. Pada awal acara, debat yang dimoderatori oleh Zainal Arifin Mochtar dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM ini berlangsung datar. Namun semakin menarik menjelang akhir sesi.

Dalam soal kepastian hukum, Prabowo-Hatta menjanjikan kesetaraan hukum dan penegakan kebenaran dan keadilan. Pasangan nomor urut 1 yang tampil dalam acara debat dengan pakaian khasnya –kemeja putih berlogo garuda merah di dada kanan– itu berjanji akan menghapus diskriminasi.

Prabowo-Hatta juga menjamin akan menegakkan demokrasi jika terpilih memimpin Indonesia. Mereka yakin demokrasi adalah jalan menuju kesejahteraan. Melalui demokrasi, warga dapat menyalurkan aspirasi tanpa hambatan, hak-hak politik dapat diberikan tanpa diskriminasi, dan lembaga demokrasi terjamin keberlangsungannya.

"Demokrasi yang kita miliki masih banyak kekurangannya. Bagi kami, demokrasi adalah hal yang harus kita perbaiki, pertahankan, dan kembangkan terus. Karena demokrasi adalah cita-cita bangsa Indonesia," kata Prabowo.

Sementara Joko Widodo mengatakan, demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Blusukan yang selama ini dia lakukan pun, ujar Joko Widodo, adalah untuk menyerap aspirasi rakyat. "Setiap hari saya datang ke kampung-kampung, pasar-pasar, bantaran sungai, pertanian, pelelangan ikan, karena saya ingin mendengar suara rakyat," kata dia.

Dalam hal demokrasi ini, Joko Widodo memuji Jusuf Kalla yang selalu menyelesaikan konflik lewat musyawarah. Dia lantas mengatakan menerapkan cara serupa dalam memimpin DKI Jakarta selama ini. "Penyelesaian Tanah Abang, Waduk Pluit, juga dengan dialog, dengan mengundang warga makan lalu bermusyawarah," ujar Joko Widodo yang tampil serasi dengan Jusuf Kalla-berjas hitam dan berdasi.

HAM

Pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, menekankan pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam kepastian hukum. "Tak mungkin hukum dapat dilakukan tanpa keteladanan para pemimpin. Pemimpin harus melaksanakan, taat, dan menghormati hak asasi manusia. Tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia, tak akan ada hukum dan kepastiannya yang dilaksanakan secara benar," ujar Jusuf Kalla.

Soal HAM kembali disinggung Jusuf Kalla pada sesi pendalaman. Di sesi ini, masing-masing capres atau cawapres diberi kesempatan untuk bertanya kepada rival mereka. Joko Widodo memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Prabowo ini ke Jusuf Kalla.

"Pak Hatta mengemukakan tentang jaminan perlindungan rakyat dari segala bentuk diskriminasi dan ancaman HAM. Pak Prabowo mengatakan, tidak ada pengikut yang salah, yang ada pemimpin yang salah. Nah, bagaimana Anda menyelesaikan HAM dan mempertahankan HAM di masyarakat?" kata Jusuf Kalla mengarahkan pertanyaan itu ke Prabowo Subianto.

Prabowo menjawab, bagi dia pelaksanaan HAM yang paling mendasar adalah hak untuk hidup. Sesuai Undang-Undang Dasar, pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam.

"Saya sekian tahun adalah abdi negara, petugas yang yang membela kedaulatan dan HAM. Saya mencegah kelompok radikal mengancam hidup orang-orang yang tidak bersalah. Jadi manakala kita dapati kelompok orang yang merakit bom, melakukan huru-hara, dan mengancam keselamatan negara, menjadi kewajiban petugas untuk melindungi tumpah darah dari ancaman-ancaman itu," ujar Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus itu lantas mengatakan paham arah pertanyaan Jusuf Kalla. "Tidak apa-apa. Saya sebagai mantan prajurit telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Selebihnya atasan yang menilai. Saya mengerti arah Bapak: apakah saya bisa menjaga HAM padahal saya pelanggar HAM," kata Prabowo mengemukakan pemahamannya soal pertanyaan Jusuf Kalla.

Prabowo lantas menyatakan, dia pembela HAM paling keras di Indonesia. "Bapak tidak mengerti, ketika kami di tempat-tempat di mana kami harus melaksanakan tugas melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Di Singapura misal, memegang bom saja dihukum mati, apalagi merakit dan menyebarkan. Saya bertanggung jawab, hati nurani saya bersih," ujar Ketua Dewan Pembina Gerindra itu.

Namun Jusuf Kalla masih mencecar Prabowo dalam perkara HAM yang membelit dia hingga mengakhiri karier militernya. Sampai saat ini, kasus dugaan pelanggaran HAM berat seperti penculikan aktivis 1998 memang masih terus membayangi Prabowo -meski dua orang aktivis yang diculik dan selamat kini bergabung dengan Partai Gerindra.

"Bapak tadi mengatakan semua pelanggar HAM itu pakai bom. Apakah tahun itu memakai bom? Kedua, Bapak katakan terserah penilaian atasan. Apakah penilaian atasan (Bapak) waktu itu? Bagaimana menyelesaikan HAM masa lalu?" kata Jusuf Kalla.

Prabowo menjawab singkat pertanyaan lanjutan Jusuf Kalla itu. "Kepada Pak Jusuf Kalla, saya bertanggung jawab kepada atasan saya. Kalau Bapak ingin tahu, tanyalah kepada atasan saya waktu itu," kata dia.

Birokrasi

Pemerintahan bersih sama-sama menjadi agenda kedua capres. "Pemerintahan yang bersih dari korupsi dan kolusi adalah syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir kita mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur," kata Prabowo.

Dalam perkara pemerintahan bersih ini, Joko Widodo memaparkan ide-idenya secara konkret. Pemerintahan bersih, kata dia, bisa dicapai dengan membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui pemangkasan birokrasi.

Solusi Joko Widodo salah satunya melalui e-goverment, yakni penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk melayani warganya. Sistem e-government inilah yang diterapkan Joko Widodo ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.

"Pembangunan sistem telah saya lakukan dan saya buktikan, baik saat menjadi wali kota maupun gubernur. Contohnya e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalog, e-audit, pajak online, IMB online," kata Joko Widodo.

Ia pun berniat untuk membentuk pemerintahan berbasis teknologi informasi apabila terpilih menjadi Presiden. "Panggil saja programmer, kurang dari dua minggu bisa dilakukan. Kalau semua itu (e-government) dibangun, pemerintah pusat akan lebih mudah. Kita harus optimistis. Saya sudah lakukan dan saya sudah buktikan," ujar Joko Widodo.

Prabowo sepakat dengan ide Joko Widodo tersebut. "Sebanyak mungkin kita gunakan teknologi modern, e-government, untuk mengurangi kebocoran. Kita perbaiki kualitas hidup, kita hasilkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan berkinerja tinggi," kata Prabowo.

Korupsi dan gaji pejabat

Prabowo mengemukakan gagasan untuk memperbaiki kualitas hidup pejabat negara sebagai salah satu cara memberantas korupsi. Perbaikan kesejahteraan pejabat, menurut Prabowo, juga diperlukan selain memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau kita ingin memperbaiki, mengurangi korupsi, kita harus menjamin kualitas hidup para pejabat negara. Hakim, polisi, jaksa, semua penegak hukum, semua pejabat dan pegawai negeri di tempat-tempat penting haris dijamin kualitas hidupnya,' kata Prabowo.

Ia mencontohkan betapa gaji seorang Hakim Agung di Inggris begitu besar, melampaui gaji Perdana Menteri Inggris. Prabowo lantas membandingkannya dengan gaji menteri, gubernur, dan bupati di Indonesia yang rendah. Padahal tanggung jawab mereka amat besar. Hal ini, menurut Prabowo, membuka celah terjadinya korupsi.

Di samping memberikan gaji bagus untuk pejabat, Prabowo juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia dari sisi pendidikan dan teknis manajerial.

Soal KPK, Hatta mengatakan peran lembaga antikorupsi ini sudah tepat, namun perlu diperkuat di bidang pencegahan dan pengawasan. Pencegahan dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan yang bebas korupsi, pengawasan dilakukan dengan memantau semua institusi.

"Kita harus agresif memberantas korupsi. Kami sepakat akan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi," kata mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Penguatan KPK juga dianggap penting oleh Joko Widodo. "Indeks korupsi masih tinggi. Penguatan anggaran KPK itu penting. Independensi KPK harus dipertahankan. Tapi sinergi Kejaksaan dan Kepolisian juga penting agar jauh dari penyelewenangan dan korupsi," kata peraih Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013 itu.

Pluralisme

Kedua capres-cawapres sepakat untuk menjunjung tinggi pluralisme dalam kehidupan berbangsa. Hatta mengatakan, keberagaman adalah anuerah Tuhan yang harus dipelihara dan dijaga.

"Meniadakan yang satu akan merusak yang lainnya. Kebhinnekaan harga mati. Keberagaman justru menjadi kekuatan negara kita. Mayoritas melindungi munoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Bangsa ini akan jadi besar manakala kita merawat keberagaman ini," ujar Hatta.

Prabowo menyatakan, Bhinneka Tunggal Ika telah ia terapkan pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Partai Prabowo, Gerindra, tak sungkan mengajukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang notabene berasal dari etnis minoritas sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo.

"Itu keputusan kontroversial, tapi saya keras mempertahankan. Saya mengambil sikap keras soal itu dan itu diketahui umum. Kami tidak main-main dengan Bhinneka Tunggal Ika," kata Prabowo.

Senada dengan Prabowo, Joko Widodo menyatakan keberagaman adalah mutlak. "Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Harus dilaksanakan," ujarnya.

Joko Widodo lantas mencontohkan ketika dia mengangkat Susan Jasmine Zulkifli yang nonmuslim sebagai Lurah Lenteng Agung Jakarta Selatan. Susan dipilih menjadi lurah karena lolos uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

Joko Widodo mengatakan betapa keputusannya waktu itu digugat oleh warga Lenteng Agung. Warga menuntut Lurah Susan diganti karena menganut agama berbeda dengan mayoritas warga di Lenteng Agung. "Tapi saya sampaikan bahwa keputusan itu (pengangkatan Lurah Susan) sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat," ujar Joko Widodo.

Pendekatan agama juga tidak pernah dilakukan Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik suku dan agama yang ada di Indonesia. "Di negeri ini pernah ada yang saling bunuh karena perbedaan agama. Alhamdulillah yang saya lakukan di Ambon, Poso, dan Aceh berhasil. Di sana kami bicara tentang harapan, bukan agama," kata Jusuf Kalla.

Strategi dan Implementasi

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyatakan, ada perbedaan signifikan dalam penyampaian pesan kedua capres-cawapres. Prabowo-Hatta cenderung bicara tentang strategi dan perencanaan yang kuat, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla condong bicara tentang implementasi teknis di lapangan.

"Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu memutarbalikkan persepsi banyak orang tentang kemampuan debat Joko Widodo. Joko Widodo menjawab dengan lebih tenang dan implementatif," kata Hendri usai debat capres-cawapres di Balai Sarbini.

Menurut Hendri, Jusuf Kalla menjawab pertanyaan layaknya seorang peserta paling senior. Dia menjawab dengan lugas dan tajam. Hendri menilai, Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dari Prabowo-Hatta di dua sesi berkat kepiawaian Jusuf Kalla merespons berbagai pertanyaan.

Namun di satu sesi lainnya, ujar Hendri, giliran Hatta Rajasa yang menjawab semua pertanyaan dengan lugas. "Hatta mampu menutupi Prabowo yang di awal tampak agak gugup," kata dia.

Meski demikian, Prabowo tampak sangat siap menjawab pertanyaan yang paling sering ia terima, yakni tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang ia lakukan.

"Gaya komunikasi antara Prabowo-Hatta yang strategis dan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang implementatif semakin kentara menjelang akhir debat. Prabowo mengakhiri debat dengan kuat lewat teknik impromptu dengan pesan kunci yang jelas," kata Hendri seperti dilansir Vivanews.com. (rp)