Tolak Pembangunan SPBU, Warga Paus Dobrak Kantor Walikota
Pembangunan SPBU di Jalan Paus yang sedang berlansung.
RADARPEKANBARU.COM -Puluhan warga Jalan Paus, tepatnya Rukun Warga (RW) 12, kelurahan Tangkerang Tengah, kecamatan Marpoyan Damai menggelar demo di kantor Walikota Pekanbaru, Rabu (7/5/2014). Aksi demo ini menolak pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di jalan Paus oleh PT Prima Maju Trikencana.
Warga menuding pembangunan SPBU tersebut sudah menyalahi aturan dan cacat hukum. Untuk itu, warga meminta pemerintah kota (Pemko) membatalkan izin yang terlanjur diberikan ke pihak pengembang.
"Kami menolak Pembangunan SPBU tersebut karena telah memanipulasi data dan perizinan. Kami minta bapak walikota membatalkan izin yang dikeluarkan," Terang Karimun Ketua RW 12, Rabu (7/6/2014).
Lanjutnya, padahal plang izin mendirikan bangunan SPBU dibunyikan berada di Jalan Paus kelurahan Tangkerang Barat. Namun pada kenyataannya, pembangunan itu berada di wilayah kelurahan Tangkerang Tengah.
"Memang lokasi pembangunan itu bersempadan antara wilayah kelurahan Tangkerang Tengah dan Tangkerang Barat. Namun pembangunan berada di wilayah kami," sesalnya.
Lebih rinci, gambar peta situasi yang dikeluarkan PT Prima Maju Trikencana, perumahan kami digambarkan sebagai tanah kosong. Artinya ini terjadi manipulasi gambar situasi tanah rencana SPBU pada waktu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Ini jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Jika perizinan sesuai, kami tidak melarang adanya investasi di wilayah kami. Kami mendukung jika memang tidak menyalahi aturan," kilasnya.
Warga juga menuding pembangunan SPBU tersebut tidak pernah meminta persetujuan warga untuk perizinan pembangunan SPBU di pemukiman warga. Warga juga mengatakan, sejak pembangunan SPBU itu dimulai sudah banyak rumah warga yang rusak.
"Sejak pembangunan SPBU itu, sudah banyak rumah di lingkungan komplek kami mengalami retak-retak. Namun pembangunan SPBU itu masih saja berlangsung," ujarnya.
Sementara Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dedi Gusriadi menyebutkan, ada beberapa keluhan yang disampaikan warga dalam pertemuannya hari ini. Pertama yakni lingkungan mereka sudah terganggu, bangunan-bangunan rumah menjadi retak-retak, dan bisa berpotensi mengakibatkan banjir.
"Jadi aspirasi sudah kita terima. Dan ada pernyataan masyarakat dan ditandatangani, sebagai bukti otentik penolakan mereka terhadap pembangunan SPBU tersebut," ucap Dedi.
Untuk itu, Dedi menambahkan Pemko meminta kepada Distarubang agar segera mengecek lokasi berdirinya SPBU itu. Dengan mengambil bukti berupa foto dan melihat dasar-dasar aturan, apakah ada indikasi melanggar aturan.
"Dan hari jum'at kita harapkan sudah sampai laporannya yang lengkap. Lalu saya akan sampaikan kepada pak Walikota agar segera ditindak lanjut." Pungkasnya.(ram)
Warga menuding pembangunan SPBU tersebut sudah menyalahi aturan dan cacat hukum. Untuk itu, warga meminta pemerintah kota (Pemko) membatalkan izin yang terlanjur diberikan ke pihak pengembang.
"Kami menolak Pembangunan SPBU tersebut karena telah memanipulasi data dan perizinan. Kami minta bapak walikota membatalkan izin yang dikeluarkan," Terang Karimun Ketua RW 12, Rabu (7/6/2014).
Lanjutnya, padahal plang izin mendirikan bangunan SPBU dibunyikan berada di Jalan Paus kelurahan Tangkerang Barat. Namun pada kenyataannya, pembangunan itu berada di wilayah kelurahan Tangkerang Tengah.
"Memang lokasi pembangunan itu bersempadan antara wilayah kelurahan Tangkerang Tengah dan Tangkerang Barat. Namun pembangunan berada di wilayah kami," sesalnya.
Lebih rinci, gambar peta situasi yang dikeluarkan PT Prima Maju Trikencana, perumahan kami digambarkan sebagai tanah kosong. Artinya ini terjadi manipulasi gambar situasi tanah rencana SPBU pada waktu mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Ini jelas-jelas sudah menyalahi aturan. Jika perizinan sesuai, kami tidak melarang adanya investasi di wilayah kami. Kami mendukung jika memang tidak menyalahi aturan," kilasnya.
Warga juga menuding pembangunan SPBU tersebut tidak pernah meminta persetujuan warga untuk perizinan pembangunan SPBU di pemukiman warga. Warga juga mengatakan, sejak pembangunan SPBU itu dimulai sudah banyak rumah warga yang rusak.
"Sejak pembangunan SPBU itu, sudah banyak rumah di lingkungan komplek kami mengalami retak-retak. Namun pembangunan SPBU itu masih saja berlangsung," ujarnya.
Sementara Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dedi Gusriadi menyebutkan, ada beberapa keluhan yang disampaikan warga dalam pertemuannya hari ini. Pertama yakni lingkungan mereka sudah terganggu, bangunan-bangunan rumah menjadi retak-retak, dan bisa berpotensi mengakibatkan banjir.
"Jadi aspirasi sudah kita terima. Dan ada pernyataan masyarakat dan ditandatangani, sebagai bukti otentik penolakan mereka terhadap pembangunan SPBU tersebut," ucap Dedi.
Untuk itu, Dedi menambahkan Pemko meminta kepada Distarubang agar segera mengecek lokasi berdirinya SPBU itu. Dengan mengambil bukti berupa foto dan melihat dasar-dasar aturan, apakah ada indikasi melanggar aturan.
"Dan hari jum'at kita harapkan sudah sampai laporannya yang lengkap. Lalu saya akan sampaikan kepada pak Walikota agar segera ditindak lanjut." Pungkasnya.(ram)
Marwah Pacu Jalur Jadi Sorotan, Kuasa Hukum DT Darwis Akan Laporkan Dugaan Penghinaan Usai Polemik Pamer Tuak
KUANTAN SINGINGI — Polemik yang bermula dari aksi memamerkan minuman yang dise.
Tak Tinggal Diam, Pasien Gandeng Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Kasus Medis Diduga Dilakukan Klinik Arauna BA di Pekanbaru
PEKANBARU - Seorang pasien di Pekanbaru telah melaporkan dugaan tindak pidana te.
287 Ribu Jiwa Diselamatkan! Polres Bengkalis Hancurkan Narkotika Jaringan Internasional Bernilai Rp64,5 Miliar
Radarpekanbaru.com – Polres Bengkalis kembali menu.
Ketua JMSI Meranti Ultimatum PN Bengkalis dan Kejari Meranti: Saya Minta Hukum Seadil-adilnya, Kasus Pencabulan Anak Jangan Ada Bermain Mata
RADARPEKANBARU.COM — Ketua Jaringan Media Siber In.
Gunakan SKGR yang Sudah Batal Untuk Menyerobot Tanah Orang lain, Pemilik Sertifikat Hak Milik Gugat dan Lapor ke Polda Riau
RADARPEKANBARU.COM-Persengketaan tanah di samping kawasan Citraland Pekanbaru ki.
Bahaya, Polri Diminta Untuk Netral Dalam Wilayah Konflik Di Desa Pangkalan Baru, Kampar. Kapolri Harus Tindak Tegas Oknum
KAMPAR - Sebuah insiden pengrusakan pos satpam (Satuan Pengamanan) milik Koperas.