Maju-mundur Kenaikan BBM, PAN: Jokowi Tak Berani Jelang Pilpres 2019
RADARPEKANBARU.COM.Rencana kenaikan harga premium mengalami maju mundur. Presiden Jokowi dinilai tak berani mengeksekusi kebijakan itu di momen jelang Pilpres 2019 ini.
"Saya rasa tidak akan berani (Jokowi menaikkan BBM sebelum Pilpres), nanti rakyat akan marah (bila BBM naik)," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi , Kamis (11/10/2018).
Kebijakan Jokowi disebutnya hanya berdasarkan tanggapan kebanyakan orang saja. Bila banyak orang tak setuju, maka kebijakan itu juga bisa diubah supaya disukai banyak orang.
"Kebijakan didasarkan kepada respons publik. Ketika respons publik negatif kemudian diubah," tuturnya. Bila Jokowi mengeksekusi kebijakan tak populis itu, rakyat bisa marah.
Viva menyoroti maju-mundurnya rencana kenaikan harga BBM ini sebagai bentuk kebijakan yang tak matang. "Ini bukti bahwa kebijaksanaan itu tidak berdasarkan pertimbangan dan perencanaan yang matang," ujar juru bicara tim Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019 ini. Menurutnya, alasan ketidaksiapan Pertamina di balik maju mundurnya rencana kenaikan harga BBM tidak bisa diterima.
Dia menyebut ini adalah wujud dari kesalahan manajemen dalam mengkoordinasikan jajaran pemerintahan. Akibatnya, muncul ketidakpastian.
"Ini merugikan rakyat. Ini akan mengakibatkan ketidakpastian, menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah," kata dia. Lebih dari itu, Viva berpendapat harga premium memang tak boleh dinaikkan. Bila kondisi material mengharuskan BBM naik, maka pemerintah bisa menyiasatinya.
Menurut dia, subsidi yang menekan harga BBM adalah hak rakyat, karena subsidi diambil dari pajak dan devisi dari rakyat. "Pembangunan infrastruktur yang spektakuler bisa lah dikurangi untuk subsidi BBM demi rakyat," kata Viva.
Maju-mundur rencana kenaikan BBM itu diawali dengan informasi bahwa BBM akan naik, diperoleh detikFinance sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (10//10) kemarin. Pukul 17.00 WIB, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan kenaikan harga BBM batal.
"Sesuai arahan Bapak Presiden rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa Madura Bali) menjadi Rp 7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900, secepatnya pukul 18.00 hari ini, agar ditunda," kata Jonan kepada detikcom, Rabu (10/10) kemarin.(dnc)