Menkominfo Jawab Polemik Iklan Jokowi di Bioskop

Senin, 17 September 2018

RADARPEKANBARU.COM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara angkat bicara soal iklan capaian kinerja pemerintah di bioskop. Iklan itu ditegaskan bukan merupakan bentuk kampanye bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rudiantara juga mengaku telah membicarakan iklan tersebut dengan Bawaslu. Menurutnya, Bawaslu mengatakan iklan di bioskop itu tidak melanggar aturan kampanye.



"Tadi malam saya sama Ketua Bawasalu, Ketua Bawaslu juga bilang 'nggak ada tuh'. Tadi malam di TV secara terbuka, dan Ketua Bawaslu bilang tidak ada yang dilanggar. Ya sudah," kata Rudiantara sata ditemui sebelum acara Rakornas IV Relawan Pro Jokowi (Projo) di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Minggu (16/9/2018) kemarin.
 

Rudiantara menyebut iklan tersebut merupakan salah salah satu pelaksanaa tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yakni komunikasi publik. Artinya, Kominfo bertugass mengkomunikasikan capaian kinerja pemerintah mulai dari pembangunan dan program pemerintah.



"Program banyak, tetapi ada beberapa yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan ada KIS, pendidikan ada KIP, tol laut, jalan tol dan lain sebagainya. Nah, pemerintah mengkomunikasi dan menginformasikan ke publik, karena ini bagian dari pertanggungjawaban. Kan pemerintah tiap tahun ada APBN, nanti dipakai apa nah hasilnya seperti apa. Jadi prinsipnya itu yang dilakukan, dan harus," jelasnya.



Rudiantara menambahkan, cara menyampaikan komunikasi kepada publik itu bisa dilakukan melalui berbagai media, mulai dari media cetak, hingga elektronik. Dia juga tak sepakat jika iklan tersebut disebut sebagai bentuk kampanye. Sebab, tidak ada penyampaikan visi dan misi kepada publik.



"Makanya baca. Saya juga pelajari apa itu kampanye. Yang kami informasikan adalah menginformasikan kepada publik. Kalau kampanye itu adalah penggalangan secara terorganisir. Kampanye politik itu mempengaruhi proses sesorang untuk memilih. Itu kan tidak ada proses untuk mempengaruhi orang untuk memilih. Juga tidak ada pegorganisasian. Kalau dibaca undang-undang pemilu tahun 2017 apa itu kampanye, di situ tertulis bahwa kampanye itu ada visi, ada misi, ada program. Sudah pernah lihat iklannya belum? Ada nggak visi misi itu? Nggak ada kan? Ya sudah," ujar Rudiantara.

 

Selain mengatakan iklan di bioskop bukanlah kampanye, Rudiantara juga mengungkap alasan Kominfo memilih bioskop. Salah satunya adalah pertumbuhan layar bioskop yang pesat di Indonesia. "Sekarang sudah hampir 1.700 jumlah layarnya. Terus penontonnya juga dari di 2014 hanya 96 juta, itu perkiraannya tahun ini sekitar 150-an juta. Jadi banyak orang nonton bioskop," ucapnya. Dia juga mengatakan, penayangan iklan adalah hal yang biasa dalam layar bioskop. Jenis iklannya pun beragam.



"Di bioskop kan yang namanya iklan kan biasa. Ada iklan rokok, ada iklan properti, bahkan juga USA juga beriklan di bioskop. Ada 140 jenis iklan yang ada di bioskop. Nah, ini salah satunya kami sisipkan adalah iklan layanan masyarakat. Hanya cuma menginformasikan kemarin temanya adalah bendungan. Jadi bendungan sudah dibangun. Bendungan ini ada agar sawah petani bisa senantiasa berproduksi secara optimal, baik di musim hujan maupun kemarau. Itu yang dikomunikasikan ke publik," tutur Rudiantara.



"Kalau pro dan kontra begini. Saya nonton bioskop selalu ada iklan. Saya nggak senang iklan ponsel, misalkan. Ya saya ada iklan ponsel, saya nggak senang ya sudah, nggak senang saja. Atau misalkan saya nggak senang iklan, misalkan jam 07.00 mulai, ya jam 07 lebih 5 lah saya masuk, walaupun sudah gelap," pungkasnya.



Sebelumnya, iklan capaian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di bioskop sebelum film dimulai menjadi kontroversi. Iklan ini pun menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama oposisi yang minta agar iklan tersebut dicopot. Salah satunya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang berkomentar di akun Twitter-nya terkait iklan tersebut. Dia meminta agar iklan itu dicopot. Pembahasan iklan itu pun menjadi ramai di Twitter. "Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," tulis Fadli Zon, Rabu (12/9/2018).