DPRD Riau Sepakati Poin untuk Penurunan Harga Pertalite
RADARPEKANBARU.COM.Terkait naiknya BBM jenis pertalite hingga menjadi Rp 8 ribu, puluhan mahasiswa dari 4 perguruan tinggi, yakni Universitas Riau, Universitas Abdurrab, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) dan Politeknik Caltex Riau (PCR) datang ke DPRD Riau, untuk hearing dengan Komisi III DPRD Riau, yang membidangi masalah pajak dan retribusi.
Presiden BEM Universitas Riau (UR), Rinaldi dalam kesempatan itu menyampaikan, kedatangan mereka tersebut ingin mempertanyakan mahalnya harga Pertalite saat ini. Bahkan Riau sebagai daerah yang menghasilkan minyak, ini harga pertalite malah termasuk yang termahal di Indonesia.
Tidak hanya itu, perbedaan harga pertalite di Riau dan provinsi tetangga juga dirasakan masyarakat di perbatasan, seperti di Rokan Hilir, tepatnya di Bagan Batu, yang berbatasan dengan Sumut, sehingga masyarakat lebih memilih membeli pertalite di daerah tetangga. Dikatakan Rinaldi, pihak DPRD Riau juga terlibat dalam pembentukan Perda pajak untuk pertalite tersebut.
Sehingga pihaknya meminta agar pihak DPRD Riau untuk merevisi Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pajak daerah, tepatnya pasal 24 ayat 2, yang berbunyi tarif pajak BBM kendaraan bermotor untuk jenis BBM umum, ditetapkan sebesar 10 persen."Olah karena itu,kami meminta agar diubah menjadi 5 persen.
Kemudian kami juga meminta, agar diubah redaksional bunyi ayat dua dalam pasal tersebut, yang saat ini berbunyi ditetapkan sebesar 10 persen, dan diganti menjadi setinggi-tingginya 10 persen, sehingga pajak pertalite tersebut tidak menggunakan keharusan 10 persen seperti saat ini," ujarnya.
Sementara itu, Aditya selaku menteri sosial politik UR mengatakan, pihaknya bersama team sudah melakukan survei di setiap lokasi SPBU di Pekanbaru. "Memang benar BBM jenis premium sulit di temukan dan pertalite naik. Tentu ini memiliki efektivitas domino terhadap kenaikan harga lainnya termasuk bahan pokok," ujarnya.
Dikatakannya, berdasarkan kajian dan survei pihaknya, menunjukkan angka 93,5 persen, dari 950 responden, merasakan kelangkaan BBM jenis premium, dan 94,1 persen masyarakat tidak setuju dengan kenaikan jenis pertalite, dan 90,8 persen masyarakat menyatakan berdampak pada perekonomian keluarga mereka. "Bila pemerintah ingin meningkatkan PAD, jangan memalak rakyat," ujarnya. (tp)