Elviriadi: Jangan Pertaruhkan Nyawa Rakyat
foto Pengurus Majelis Nasional KAHMI Elviriadi
SELATPANJANG - Belum disahkannya Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau dinilai pakar lingkungan Elviriadi sebagai kado terbaik untuk provinsi. Hal itu mengingatkan kondisi ekosistem dan hutan di Riau tergolong berstatus darurat.
"Ada bencana asap traumatik, banjir, longsor, konflik agraria, sengketa pertanahan, pembuangan limbah beracun, kerusakan gambut, problem taman nasional, dan pencukuran cagar biosfer. Pokoknya kompleks betul," ungkap Elviriadi.
Dikatakan Pengurus Majelis Nasional KAHMI ini lagi, semua itu terjadi karena Riau kaya sumber daya alam (SDA), sehingga menjadi rebutan pihak pihak berkepentingan.
"Ibarat kata pak UU Hamidy, Riau itu padang perburuan, kekayaannya dikeruk, masyarakat tempatan hidup dalam limbah, mata pencarian dari hutan dah punah ranah," katanya.
Dijelaskan Dosen Fapertapet UIN Suska itu, Riau yang luas daratannya sekitar 8,9 juta Ha telah dibebani izin sebesar 6,8 juta Ha. Taman Nasional 1,6 juta ha, sisanya sekitar 1,4 untuk rakyat kecil berkongsi dengan areal perkantoran, fasilitas umum, Kawasan tangkapan air, hutan lindung, dan cadangan generasi anak cucu pun tak lagi jelas. Yang terjadi malah penambahan alih fungsi hutan menjelang Pilkada, seperti tahun tahun sebelumnya dimana para bupati tersandung tata ruang.
"Nah, untuk memastikan RTRW Riau ini clear and clean, maka Kementerian LHK minta distudikan secara sistematis, menyeluruh, terhadap opini dan fakta yang ada di Riau," ungkap pengurus Muhammadiyah Riau itu lagi.
Elviriadi juga menyayangkansikap dingin Gubernur Andi Rahman terkait respon balik pemerintah pusat atas naskah Ranperda RTRW. Sepatutnya, tambah Elv, Gubernur Andi Rahman progresif. Panggil OPD terkait minta data lapangan, panggil Bupati dan Kepala Bappeda, serta stakeholder.
"Pertanyakan, ini ada apa, kok pemerintah pusat serius banget," ujar Elv. Ditanya adanya pandangan bahwa Riau dianaktirikan, serta provokasi LSM asing ke Menteri, menurut Elv pendapat itu terlalu berlebihan. Karena kompleksitas permasalahan dan kasus hukum kehutanan di Riau, harus hati-hati RTRW ini, jangan pertaruhkan nyawa rakyat.
Mengenai LSM asing, Elv menilai sejak dulu LSM itu stakeholder vital bagi pemerintah lantaran bekerja dengan fokus, spesifik, mau turun ke masyarakat, menginvestigasi, mengumpulkan data, dan memperkuat institusi grassroot. "Nah, karena RTRW ini berkepentingan dengan kekayaan sumberdaya alam, publik berharap jangan dijadikan konflik kepentingan 'amunisi' pertarungan kepala daerah di tahun politik 2018," kata Elv.
"Saya kira tak usah terburu-buru. Jiwa orang Melayu itu berlapang dada, berfikir jernih, duduk seorang terasa sempit, duduk ramai berlapang lapang," tambah anak jati Meranti yang bertekad menggunduli kepala demi solidaritas nasib hutan Riau itu mengakhiri. (grc)