Jelang Munas KAHMI di Medan, Kabinet Jokowi Usulkan Pendiri HMI Jadi Kandidat Pahlawan Nasional

Kamis, 26 Oktober 2017

Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, Lafran Pane

RADARPEKANBARU.COM - Jelang Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke 10 akan digelar di Hotel Dyandra Santika, Kota Medan, Sumatera Utara, pada 17-19 November 2017.

Nama Lafran Pane pendiri Himpunan Mahasiswa Islam kembali digadang-gadangkan masuk menjadi kandidat Pahlawan Nasional pada pemerintahan di era-Presiden Jokowi tahun ini.

Selain Lafran Pane adalagi muncul nama kakek Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

"Kewenangan Presiden untuk memberikan anugerah gelar Pahlawan Nasional kepada siapa," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelang rapat di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (26/10/2017).

Dia juga menyebut nama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat ini masih dalam status pending menjadi Pahlawan Nasional.

Nama-nama lain yang dulu sempat diusulkan namun masih tertunda antara lain adalah pendiri HMI Lafran Pane, yang diajukan jadi Pahlawan Nasional dari Yogyakarta.

"Ada Gus Dur yang pending. Ada Pak Lafran Pane dari Jogja," kata Khofifah.

Selain itu, nama yang dipertimbangkan sebagai Pahlawan Nasional antara lain Tuan Guru Pancor (Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) dari Nusa Tenggara Barat dan Sultan Mahmud Riayat Syah (Sultan Mahmud Syah III) dari Kepulauan Riau. 

"Ada juga yang kita masukkan itu kakeknya Pak Anies Baswedan. Pak Baswedan itu sudah selesai di TP2GP, selesai juga di Dewan Gelar. Jadi pokoknya yang dulu sudah selesai tapi belum mendapat anugerah gelar pahlawan kita masukkan semua," tutur Khofifah.

Yang dimaksud Khofifah adalah Alwad Abdul Rahman Baswedan atau sering disebut AR Baswedan. AR Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia, yaitu dari Mesir.

Sudah ada 169 pahlawan nasional. Namun di antara ratusan nama itu, baru 13 yang berjenis kelamin perempuan. 

Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) adalah tim yang menggodok nama-nama kandidat Pahlawan Nasional sebelum diambil keputusan. Usulan TP2GP diajukan ke Presiden melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk mendapat persetujuan penganugerahan Pahlawan Nasional. Penganugerahan gelar dilakukan pada 10 November, saat peringatan Hari Pahlawan. 

Jokowi Dan JK Akan Hadiri Munas KAHMI Di Medan

Musyawarah Nasional (Munas) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke 10 akan digelar di Hotel Dyandra Santika, Kota Medan, Sumatera Utara, pada 17-19 November 2017.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dijadwalkan akan menghadiri Munas KAHMI di Hotel Dyandra Santika,Kota Medan, Sumatera Utara, pada 17-19 November 2017.

Munas tersebut akan dihadiri lebih dari 10 ribu alumni HMI dari seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, kegiatan yang bertema 'Meneguhkan Kepemimpinan Yang Berkeadilan Dan Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia' akan fokus membahas berbagai persoalan strategis terkait kebangsaan.

Ketua Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumut Murlan Tamba mengatakan bahwa pelaksanaan Munas KAHMI 2017 akan memberi banyak keuntungan bagi Kota Medan dan Sumatera Utara.

"Dalam waktu dekat MN KAHMI dan Panitia Munas KAHMI akan beraudiensi ke Istana untuk melaporkan kepada Bapak Presiden terkait perkembangan dan rancangan kegiatan Munas KAHMI," ujar Murlan dilansir dari RMOLSumut, Kamis (31/8) lalu.

Sementara itu, Ketua Panitia Munas KAHMI Abdul Rajab Pasaribu mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet. Diantaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Muhadjir Effendy.

"Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Alumni HMI dipastikan hadir pada Munas nanti, sekaligus menutup acara Munas," tandas Rajab.

Jelang pelaksanaan Munas, KAHMI Sumut telah melaksanakan tujuh kali Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah pendidikan, penegakan hukum, kebudayaan, kepemimpinan, kebangsaan, kesenjangan sosial dan berbagai isu nasional lainnya. Hasil FGD tersebut telah dipaparkan pada MN KAHMI di Jakarta dan akan dibahas kembali pada peserta Munas.

Sejauh ini, sudah 514 Majelis Daerah (MD) KAHMI kabupaten dan kota serta 33 MW KAHMI provinsi yang memberi konfirmasi untuk hadir Munas KAHMI 2017 di Kota Medan. [rmol/detik]