Demo Masyarakat Inhil Minta Penjelasan Soal PT SAL

Kamis, 08 Desember 2016

Sedikitnya 60 massa yang tergabung dalam Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Kamis (8/12).

RADARPEKANBARU.COM - Sedikitnya 60 massa yang tergabung dalam Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Kamis (8/12).

"Dengan segala kerendahan hati kami datang kesini untuk menemui Bupati Inhil Muhammad Wardan, menagih janji yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Pungkat," Kata Ketua ORPB, Asmar yang merupakan penanggungjawab atas aksi tersebut.

Diakuinya, kedatangan massa yang merupakan masyarakat Desa Pungkat Kecamatan Gaung bertujuan untuk meminta Pemerintah Daerah mengklarifikasi Izin berdirinya PT Setia Agrindo Lestari (SAL) tepat pada Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana keberadaan PT SAL yang beroperasi di Desa Pungkat telah merebut Hak Asasi masyarakat di desa tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat Desa Pungkat meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mencabut izin berdirinya PT SAL yang dikatakannya tidak beraktifitas secara normal.

Selanjutnya, dalam aksi unjuk rasa itu, ia juga menagih komitmen Bupati yang sebelumnya berjanji untuk meninjau ulang aktifitas PT SAL.

"Permasalahan yang ditimbulkan oleh PT SAL diduga sangat besar, seperti pencemaran lingkungan, ekosistem mata air di sana sudah tidak berfungsi, serta potensi hutan yang tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal," ungkapnya.

Padahal kata dia, masyarakat di sana selain petani juga merupakan pengrajin kapal kayu, yang memanfaatkan potensi hutan di sana dengan menggunakan sistem tebang tumbuh.

Ia mengatakan, sudah hampir satu tahun masyarakat desa berusaha untuk bertemu kepala pemerintah daerah. Namun hingga saat ini belum juga terwujud.

"Kami datang kesini, untuk berdialog bersama bapak bupati memohon perhatian dan mediasi, karena memang pada hakikatnya bapak bupati yang lebih mengerti atas permasalahan di Desa kami," terangnya.

Menanggapi aksi ini, Kepala Badan Keselamatan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Inhil, Darussalam menyampaikan, bahwa saat ini Bupati Inhil sedang tidak berada di tempat.

" Kebetulan, saat ini Bupati Inhil sedang menuju kota Pekanbaru untuk menghadiri peringatan HAKI dan HAM, namun kami pihak pemerintah tentu akan menyikapi hal ini," kata dia.

Ia mengakui, mengatasi hal - hal ini, pemerintah daerah sudah mengambik Kebijakan dengan membentuk tim verifikasi sekira satu tahun sekali.

"Saat ini tim masih melakukan evaluasi terkait permasalahan," ungkapnya. (ant)