APBD Riau 2014 akhirnya disahkan Rp 8,2 Triliun
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com) - Sempat diwarnai hujan interupsi dan aksi walkout anggota DPRD, APBD Riau 2014 akhirnya disahkan. Dalam sidang yang dihadiri 39 anggota DPRD Riau itu, alokasi APBD tercatat sebanyak Rp8,269 triliun, atau menurun dari APBD tahun 2013,sebesar 7,1 persen
Dari total tersebut diketahui,belanja langsung sekitar Rp4,657 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp3,611 triliun. Penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp1,150 miliar , Sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 1,150 miliar yang digunakan untuk mensubsidi belanja daerah.
Diketahui pula, anggaran belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar Rp545,2 miliar, belanja langsung menurun sebesar Rp106,2 miliar dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 1,150 triliun.
Sementara itu, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota tahun 2014 ini sebesar Rp1,022 triliun. Pendapat Daerah sebesar Rp7,119 triliun, yang terdiri dari PAD sebesar Rp2,840 triliun, dana perimbangan Rp3,638 triliun dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 640,565miliar.
Rapat paripurna pengesahan APBD Riau 2014 memanas dan diwarnai hujan interupsi. Sejumlah anggota DPPD Riau memprotes banyaknya usulan kegiatan mereka yang tidak diakomodir dalam buku APBD 2014 ini.
Sidang paripurna yang dimulai sejak pukul 20.30 wib, ini dihadiri langsung Pejabat Gubernur Riau,Djohermansyah Djohan, Sekdaprov Riau, Zaini Ismail, SKPD, dan 39 anggota DPRD Riau.
Paripurna ini diwali dengan pembacaan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau yang dibacakan Gumpita dari fraksi Golkar. Kemudian dilanjutkan oleh Mansyur dari fraksi PKS.
Setelah mendengarkan hasil laporan banggar, paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat mengenai usulan RAPBD 2014. Disaat inilah, sejumlah anggota DPRD melancarkan interupsinya.
Dimulai dari anggota fraksi Golkar, Sumiyati yang menilai realisasi kegiatan terutama keuangan yang sangat rendah. Disisi lain, banyak bantuan sosial yang diajukannya tidak diakomodir.
'Serangan serupa juga dilancarkan anggota DPRD Riau lainnya Zulkarnaen. Ia mempertanyakan kinerja Biro Keuangan Setdaprov Riau yang tidak mencairkan dana bansos Mesjid yang diajukannya.
Padahal menurut Zulkarnaen, proposal bansos yang diajukannya tersebut sudah mendapat persetujuan dari semua pihak, hanya saja bantuan itu tak kunjung cair. Begitu juga dengan anggota fraksi PKS, Syafruddin Sa'an.
Selain bansos, interupsi kali ini juga memprotes banyaknya kegiatan yang diusulkan DPRD tidak diakomodir. Buktinya, beberapa usulan yang diajukan sejumlah anggota DPRD kepada Banggar tidak ada didalam buku lintang APBD 2014.
Misalnya saja Bagus Santoso, anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasiona (PAN). Ia mengaku kecewa karena usulan anggaran pembangunan ruang central RSUD Arifin Achmad hilang di buku APBD.
"Dalam buku APBD ini banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan, tetapi dipaksakan. Sementara usulan pembangunan rumah sakit yang fungsinya untuk kepentingan masyarakat banyak, justri diabaikan," cetus Bagus sambil menyatakan walkout dalam paripurna ini.
Tidak hanya itu, hujan interupsi ini juga menyoroti banyaknya usulan kegiatan yang sifatnya tidak terlalu prioritas pembangunan. Misalnya saja pelatihan-pelatihan dan seminar.
Akibat hujan interupsi, pimpinan sidang Johar Firdaus menskor sidang paripurna yang dihadiri 39 anggota DPRD ini selama 15 menit.
Usia diskor, sidang dilanjutkan. Namun kini suasana sedikit lebih terkendali, tanpa kendala berarti. Karena tidak ada keberatan dari 38 anggota dewan yang hadir, akhirnya Ketua DPRD Riau Johar Firdaus mengetok palu tanda disahkan RAPBD menjadi APBD 2014.(ram/hrc)