Orang Riau di Daerah Tersingkir, di Pusat Juga Belum Ada Dapat Jatah Mentri

Kamis, 28 Juli 2016

Yang Mulia Sultan Riau, Sultan Syarif Kasim II

RADARPEKANBARU.COM- Nyaris hampir 10 tahun lebih tak ada lagi orang Riau, lahir dan besar di Bumi Melayu Lancang Kuning menjadi menteri di setiap rezim yang berkuasa,sementara kampung halamannya juga sudah habis di kapling orang.

Padahal, sejak Republik Indonesia ini merdeka, 'saham' Riau melebihi provinsi lainnya di Nusantara melalui pemberian hibah 13 juta Gulden dari Sultan Syarif Kasim II, sultan terakhir Kerajaan Siak, ke Presiden I Soekarno.

Mirisnya begitu juga jabatan didaerah,misalnya Gubernur Riau, Andi Rachman merupakan orang Riau dari Negri Minang, unsur pimpinan DPRD Riau semua juga bukan orang Riau. Berikutnya juga di gadang-gadangkan Ansar Ahmad menjadi Wakil Gubernur Riau kader impor, ketua Golkar Kepri yang juga saudara kita putra Minang Kabau, selanjutnya Andi Rachman juga mengusulkan nama Erizal Muluk sebagai ketua DPRD Riau juga orang Riau asal sumbar/minang.

Terkait isu politik nasional tokoh melayu Riau Al-Azhar juga turut menyesalkan belum adanya putra Riau yang duduk menjadi Mentri di Kabinet Jokowi-JK.

Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Al Azhar, secara khusus kepada wartawan, sebgaimana dikutip Radar Pekanbaru dari situs riauonline.co.id, menjelaskan, kenapa orang Riau tak ada lagi menjadi menteri.

Hari ini, Rabu, 27 Juli 2016 siang (kemarin), Presiden Joko Widodo, tak mengakomodir kepentingan Riau dalam susunan para menteri yang diumumkannya pada perombakan Jilid II, di Istana Negara.

"Orang Riau di parpol dan akademik, posisi tawar kita faktanya memang kurang 'bersinar'. Beberapa parpol 'besar' di Riau, misalnya, terkesan 'berbunyi' juga di tingkat nasional, dalam hal mempromosikan orang atau tokoh Riau di pentas nasional," kata Al Azhar.

Tak hanya politisi Riau yang tak mumpuni, birokrat juga seperti itu. Al Azhar mengatakan, secara personal banyak yang hebat, tapi kehebatannya hanya bergema di Riau saja.

Demikian juga dengan para pegiat sosial NGO di Riau, pengaruh mereka di tingkat nasional dan internasional, dianggap oleh Pusat di Pulau Jawa cenderung sebagai 'pemain' pinggiran dalam gelanggang kehidupan sosial-politik kita di negeri ini.

"Alhasil, walaupun resonansi suara mereka amat kuat secara nasional dan internasional, di negeri ini, sayangnya mereka terkesan dianggap 'biasa-biasa' saja," kritik Presiden Riau Merdeka itu.

Ia menjelaskan, peluang orang Riau masih tetap hanya bergantung pada kebaikan hati dan perjuangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menunaikan janjinya.

"Dan atau 'alasan lama' Riau penyumbang devisa besar bagi Indonesia. iktibar dari kegagalan ini adalah mari perkuat persatuan kita meraih keberhasilan masa depan, sekat-sekat pengelompokan yang ada, kalau sukar dihilangkan, biar berlaku di internal Riau saja, keluar atau di luar Riau, kita satu kata, satu langkah, satu tujuan," ajak Al Azhar. (radarpku)