RADARPEKANBARU.COM- Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar yang membidangi Divisi Pengawasan dan Pencegahan Martunus Rahmat S.Ag beralasan pihaknya belum dapat menyikapi persoalan anggota PPK Subianto yang dikabarkan pernah mendapat teguran keras dari DKPP dan Panwaslu pada pemilihan legis latif 2014 lalu dengan tuduhan menggelembungkan surat suara.

 

Hal ini disampaikan Martunus kepada wartawan saat ditemui dikantor Panwaslu Kabupaten Kampar jalan DI. Panjaitan, Kamis (21/7/2016).

 

Martunus yang didampingi anggota Divisi Organisasi dan SDM Aprijon, S.Si M,Sc menegaskan panwaslu bersifat menunggu. "Kalau ada laporan yang masuk kita akan terima dan kita proses jika memenuhi unsur formil dan materilnya," ungkap Martunus, seolah mengelak dari tanggung Jawab.

 

Berdasarkan Perbawaslu nomor 14 Tahun 2012 Pasal 10 ayat 2 dan 3 Sebuah laporan itu harus memenuhi unsur formil dan materil.

 

"Unsur formilnya siapa yang berhak melapor, pertama WNI yang punya hak pilih atau telah kawin, waktu pelaporan dan keabsahan laporan dengan mencocokkan pelapor dengan identitas," ulasannya.

 

"Kemudian unsur Materil yakni, Identitas pelapor harus jelas, nama dan alamat pelapor, peristiwa dan uraian kejadian, sanksi yng mengatahui, Barang bukti yang dimiliki seperti foto, surat, video dan lain-lain," paparnya lagi.

 

Panwaslu Kabupaten Kampar tetap komit dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pelaksanan pilkada Kabupaten Kampar. "Sebagai bentuk integritas dan independensi panwas kampar akan memperlakukan sama baik itu peserta tim sukses,dan kita kan melakukan pengawasan seadil-adilnya sesuai peraturan dan Perundang-undangan," jelas Martunus.

 

"Terkait masalah subianto lulus dan telah dilantik menjadi PPK kasus ini belum menjadi wilayah kewenangan panwas," tegasnya.

 

Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Kabupaten kampar akan menyikapi setiap laporan yang masuk. "Dan Panwaslu akan menindak lanjuti jika sudah dalam wilayah dan status laporan akan disampaikan," imbuh Martunus.(s.kampar)