Ironis, Gubernur Dengan Serapan APBD Rendah Ini Justru Serang Firdaus Dengan Isu Sampah

RADARPEKANBARU.COM - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyebutkan krisis sampah yang tengah dialami wilayah setempat merusak citra Kota Pekanbaru yang selama ini dikenal akan kebersihannya. Pernyataannya ini seolah berbanding terbalik dengan kondisi Riau hari ini, ekonomi mangkrak serapan APBD justru rendah.
         
"Ya selama ini kan Kota Pekanbaru dikenal bersih, tahunya sudah seperti ini (dengan adanya sampah)," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman tanpa rasa malu usai acara Musayawarah Rencana Pembangungan (Musrembang) Provinsi Riau di Hotel Arya Duta Pekanbaru, Rabu.
          
Peryataan tersebut dilontarkan Andi Rachman (sapaan akrab gubri), saat media menanyakan terkait Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto yang mendapat laporan masyarakat mengenai tumpukan sampah saat kunjunganya ke pasar bawah Kota Pekanbaru Selasa (21/6) lalu.
         
"Kunjungan beliau ke Pasar Bawah lihat harga bahan pokok dipasar, terus ada masyarakat yang melaporkan terkait sampah, beliau ingin tahu lokasinya kebetulan di sekitaran pasar bawah," sebutnya.
          
Ia mengaku tengah menyelesaikan krisis yang terjadi dengan menugaskan pihak terkait untuk menuntaskan permasalahan sampah yang sudah hampir satu bulan mengundang keresahan warga Kota Pekanbaru.
         
"Pak Sekda kota berjanji beberapa hari ini akan selesai, mudah-mudahan lah, ini lagi berusaha secepatnya," ujarnya.
         
Hadir ditempat yang sama, usai Acara Musrembang Provinsi Riau Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Masnur menyoroti bahwa Gubernur Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus lebih ikut andil dalam mencari solusi persoalan itu.
         
"Karena provinsi mewakili pemerintahan pusat di daerah, jadi apa yang terjadi di daerah tersebut bahkan sekecil apapun masalahnya  diibaratkan  jarum yang patah saja itu wajib diketahui," ujar Masnur
    
Dikatakannya, krisis sampah yang tidak kunjung selesai mencoreng citra ibu kota provinsi yang berjuluk Bumi Lancang Kuning itu, karena sebelumnya Kota Pekanbaru pernah menerima penghargaan sebagai kota terbesih.
         
"Kini malah dimana-mana sampah tertumpuk," ujarnya.
         
Sedangkan Komisi E yang cakupan kerjanya juga tentang kebersihan, kata dia, berencana akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari titik terang dari persoalan itu.
         
"Kemarin dari Komisi E ingin memanggil pihak terkait karena kan ini posisi kami tentang kebersihan, kesehatan , namun ini masih rencana kami," sebutnya.
         
Namun begitu, kata dia, pemerintahan daerah juga harus membuka diri, jangan merasa malu jika memerlukan bantuan.
         
"Pemda itu membuka diri lah, jangan sungkan untuk meminta bantuan, jika tidak bisa ditanggulangin lagi," katanya pula.

Andi Rachman Gubernur Lamban.

Sebagaimana diketahui melemahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada tahun ini sejak dipimpin Andi Rachman, lambatnya realisasi APBD Riau tahun 2016 yang merupakan faktor internal disamping faktor ekternal yaitu perekonomian global masih mengalami pelambatan dan gangguan pertumbuhan. Apalagi gangguan dialami seluruh negara dengan ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan negara-negara di Eropa hingga Jepang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Ismet Inono kepada Wartawan di Pekanbaru, Rabu (23/3), menjelaskan negara-negara besar itu masih mengalami kelesuan dari target yang diharapkan. Sehingga masih belum bisa diharapkan secara maksimal pertumbuhannya untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

"Maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Bank Indoesia bersama sejumlah pihak terkait sebagaimana hasil diskusi forum ekonomi dan keuangan merekomendasikan kepada pemerintah Provinsi Riau sejumlah hal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya mempercepat realisasi APBD," pintanya.

Parahnya realisasi fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau triwulan kedua masih merangkak lambat pada angka 22,8 persen dengan realisasi SPJ pada angka 9,24 persen. Untuk mengevaluasi kelambanan penyerapan APBD ini pun, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) modal besar telah dipanggil untuk dimintai penjelasan.

"Tentunya kita carikan solusinya, kita juga sudah panggil SKPD modal besar. Apa kendala mereka, dan memang ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dikerjakan, namun akan dilanjutkan pada APBD Perubahan," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau, M Yafiz kepada wartawan Kamis (16/6/2016) di Pekanbaru.

Dikatakan Yafiz, rendahnya serapan anggaran juga disebabkan kebiasaan rekanan yang belum mengambil uang kontrak yang telah disepakati. Hal itu menyebabkan banyak sejumlah kontrak yang masih jalan di tempat belum bisa dijalankan.

"Kendala lain ya seperti itu, masalah rekanan yang belum ambil uang kontrak dan pemaketan," tutupnya.

Kedadaan ini tentu mempergenting situasi ekonomi rakyat, sementara belum ada gebrakan yang nyata dari Andi Rachman selaku Gubernur Riau.(ant/ radarpku)