Tuding RAPP Sebagai Biang Kerok Kerusakan Lahan Gambut, Rakyat Kembali Berdemo ke DPRD Riau
Ilustrasi
RADARPEKANBARU.COM - Sekelompok massa yang menamakan diri Gerakan Muda Penyelamat Hutan Riau (Gempur) dan Aliansi Muda Untuk Keadilan (AMUK) melakukan demontrasi untuk menuntut penutupan operasional sementara Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper ke DPRD Provinsi Riau, Kamis (31/3).
"Kami dari Gempur-AMUK menyampaikan kepada DPRD Provinsi Riau untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang disebabkan oleh perusahaan RAPP," ujar Koordinator Gempur, Jumri Harmadi, di gedung DPRD Riau.
Lebih lanjut, kedatangan mereka juga untuk menuntut kepada PT. RAPP agar merestorasikan daerah gambut yang berada dalam konsesi HTInya. Dia meminta pihak perusahaan tersebut mengembalikan areal gambut yang termasuk dalam zona merah kepada negara.
"Kami minta kepada PT. RAPP agar merestorasi daerah gambut yang berada dalam konswai HTInya agar tidak terjadi lagi kebakaran lahan dan hutan dan kami juga menuntut perusahaan tersebut kembalikan areal gambut yang termasuk dalam zona merah," ucapnya.
Sementara itu koordinator AMUK Said Sofian mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan aksi yang ketiga kalinya. Pertama pada (5/3) di di Pabrik PT. RAPP, kemudian (17/3) dan ketiga pada hari ini di DPRD Riau.
"Kami memilih DPRD karena disini merupakan tempat menyampaikan aspirasi dan perpanjangan tangan rakyat," ucapnya.
Kemudian, mereka juga menuntut pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD untuk menghentikan sementara izin operasional HTI di kawasan gambut. DPRD Riau agar dapat membentuk team khusus untuk menuntuskan permasalahan tanaman kehidupan di seluruh konsesi HTI PT. RAPP karena diduga belum terealisaai sebagaimana aturan yang berlaku.
"Kami ingin DPRD dan Pemprov Riau untuk menghentikan sementara operasional HTI di kawasan gambut. Kami menolak berdirinya pabrik baru RAPP karena jelas-jelas akan menambah kerusakan wilayah hutan yang baru, tambahnya.
Sementara itu salah seorang anggota demonstran, Joni Efrizal menekankan pada poin untuk meminta kepada DPRD Riau agar dapat membentuk tim khusus untuk menuntuskan permasalahan tanaman kehidupan serta merekomendasikan kepada pemprov Riau agar dapat menutup operasional bandara RAPP karena tidak jelas keberadaan dan operasionalnya.
"Awalnya mereka menanam karet namun belakangan ini didapati menanam tanaman akasia, artinya mereka telah melangkahi kebijakan dari pemerintah," tutupnya.(radarpku)